SEMARANGUPDATE.COM – Pada Jumat (24/7/2026), Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut kedatangan perwakilan warga dari kelompok Jateng Guyub di Rumah Rakyat, kompleks Kantor Gubernur Jateng.
Kelompok masyarakat tersebut membawa sejumlah isu untuk disampaikan langsung kepada Gubernur, meliputi masalah agraria, isu lingkungan, sampai urusan pertanian.
Lewat diskusi yang cair dan terbuka, Luthfi menekankan bahwa Rumah Rakyat sejatinya adalah wadah bagi warga untuk menyalurkan suaranya.
Ia juga menyebutkan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional yang dilindungi undang-undang, asalkan disampaikan secara damai tanpa merusak ketertiban.
“Saya senang sekali Bapak-bapak telah datang ke sini. Dari kemarin draft-nya sudah disiapkan oleh Pak Asisten. Masalah tebu sudah ada penyelesaian, lingkungan hidup dan lain sebagainya. Jadi inilah wajah rumah gubernur adalah rumah rakyat,” ujarnya.
Luthfi turut memberikan pujian atas aksi damai yang ditunjukkan oleh Jateng Guyub. Ketertiban dalam berdemonstrasi dinilainya sebagai fondasi berharga untuk kemajuan daerah.
Ia menerangkan bahwa masukan dari warga sebenarnya sudah mulai diproses sejak pertemuan pertama pada Senin (20/7/2026). Meskipun ia sibuk dengan agenda dinas di berbagai wilayah, tim Pemprov Jateng terus mendata dan menyelesaikan laporan-laporan tersebut.
“Itulah mekanisme daripada pemerintahan. Bukan one man show, bukan Superman,” tegasnya.
Sebagai wujud aksi nyata, Pemprov Jateng telah mengerahkan 56 truk pengangkut tebu guna meringankan beban para petani di Kabupaten Blora. Langkah ini merupakan jawaban langsung atas keluhan warga yang kini siap dieksekusi di lapangan.
Tak hanya itu, Luthfi juga memberikan peringatan keras kepada seluruh SMA Negeri di Jateng terkait larangan pungutan liar dan sistem ‘titip’ siswa. Sanksi berat menanti kepala sekolah yang nekat melanggar aturan ini.
“Tidak ada satu pun SMA di tempat kita yang titip-titip. No titip, no jastip (jasa penitipan). Kalau ada, saya copot kepseknya (kepala sekolahnya),” tegas Luthfi.
Ketika forum berlangsung, salah seorang warga mengadukan indikasi kriminalisasi terhadap masyarakat di Blora. Luthfi merespons dengan menjelaskan bahwa Pemprov tidak punya wewenang mencampuri ranah hukum kepolisian maupun kejaksaan, namun siap memfasilitasi pendampingan.
“Kalau pendampingan oke. Tetapi aspek penegakan hukum itu ada di kepolisian, ada di kejaksaan bukan di gubernuran,” katanya.
Walau begitu, ia berjanji seluruh pengaduan akan tetap ditelusuri sesuai dengan batas kewenangan pemerintah.
“Saya sudah sampaikan, aduan yang masuk akan saya datangi,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Iwanuddin Iskandar selaku Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jateng mengonfirmasi bahwa aspirasi Jateng Guyub sudah dicatat dengan baik.
Keluhan yang masuk sangat beragam, mulai dari isu tambang, konflik tanah, indikasi kriminalisasi, sarana prasarana, hingga polemik tebu.
“Kami telah menerima seluruh masukan masyarakat yang menurut kami sangat bagus,” kata Iwan sapaan akrabnya.
Iwan menambahkan, masalah yang berada di bawah wewenang Pemprov akan langsung dieksekusi. Sementara untuk urusan yang masuk ranah pemerintah pusat atau pemda tingkat kabupaten/kota, pihaknya akan menjembatani proses koordinasinya.
Pendekatan dialog dinilai Iwan sebagai cara utama Gubernur Luthfi dalam meretas polemik di masyarakat. Atas dasar itulah, Rumah Rakyat dipastikan akan senantiasa terbuka lebar.
Di sisi lain, Joko Priyanto selaku Koordinator Aksi Jateng Guyub menyampaikan rasa terima kasihnya karena Gubernur bersedia turun tangan langsung mendengar suara mereka dari berbagai pelosok daerah.
Joko memastikan pihaknya akan terus menjalin komunikasi intensif dengan Pemprov Jateng guna mengawasi penyelesaian berbagai problematika rakyat, seperti konflik agraria, pertambangan, hingga pembangunan infrastruktur.
Terakhir, Itor, perwakilan Jateng Guyub asal Batang, menaruh harapan besar agar komitmen pemerintah tidak hanya berhenti di lisan, melainkan diwujudkan dalam langkah konkret.
“Kita tetap masih percaya dengan sistem yang di Jateng. Saya mohon setegas-tegasnya sistemnya itu benar-benar dijalankan,” ujarnya. (*)
