SEMARANGUPDATE.COM – Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas menyusul dugaan kasus keracunan yang menimpa sejumlah penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Semarang.
Pengawasan terhadap pelaksanaan program kini diperketat untuk memastikan standar keamanan pangan dipatuhi di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Sebagai tindak lanjut, BGN memutuskan menghentikan sementara operasional dapur atau SPPG yang diduga berkaitan dengan insiden keamanan pangan.
Kepala SPPG yang bertugas juga akan dicopot sementara guna mendukung proses investigasi dan evaluasi yang sedang berlangsung.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari penerapan prinsip zero tolerance terhadap setiap dugaan pelanggaran standar keamanan pangan dalam Program MBG. Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar bagi BGN dalam menentukan langkah lanjutan.
“Setiap ada kasus keracunan, dapur atau SPPG langsung kami suspend. Kepala SPPG kami copot, kemudian kami investigasi apakah terjadi kelalaian atau ada unsur lain. Hasil investigasi itu menjadi dasar untuk menentukan langkah berikutnya,” ujar Sudaryono dalam keterangan resmi, Senin (3/8/2026).
Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar mengatakan, keselamatan penerima manfaat menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan Program MBG.
Menurutnya, setiap kejadian yang berpotensi membahayakan kesehatan harus ditangani secara serius karena program tersebut menyasar kelompok rentan, mulai dari anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, hingga balita.
“Zero tolerance terhadap kasus keracunan. Ini menyangkut nyawa, kondisi kesehatan, dan keamanan anak-anak kita, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita,” tegasnya.
BGN akan meningkatkan pengawasan terhadap seluruh SPPG untuk memastikan proses pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi makanan berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP).
Setiap dapur yang diduga berkaitan dengan insiden keamanan pangan akan dihentikan sementara selama investigasi dilakukan.
Pemeriksaan meliputi pengujian laboratorium terhadap makanan, evaluasi penerapan higiene dan sanitasi, kepatuhan terhadap SOP, serta pemeriksaan terhadap personel yang terlibat dalam operasional dapur.
“Pemeriksaan meliputi hasil laboratorium, penerapan standar higiene dan sanitasi, kepatuhan terhadap prosedur operasional, hingga evaluasi terhadap personel yang bertanggung jawab dalam operasional dapur,” kata Sudaryono.
Ia menegaskan hasil investigasi akan menjadi dasar bagi BGN untuk menentukan langkah selanjutnya, termasuk perbaikan sistem operasional dan penanganan terhadap pihak yang dinilai bertanggung jawab.
Selain memperketat pengawasan, BGN juga menyiapkan portal pengaduan untuk mitra penyelenggara dan Kepala SPPG.
Portal tersebut akan digunakan untuk menampung laporan mengenai berbagai persoalan yang terjadi di lapangan, termasuk kendala fasilitas, konflik dalam pengelolaan dapur, dugaan perlakuan tidak adil, hingga masalah yang berpotensi mengganggu penerapan standar keamanan pangan.
“Dengan adanya portal pengaduan, mitra dapat menyampaikan apakah ada perlakuan tidak adil, konflik dengan yayasan, konflik dengan kepala dapur, atau persoalan lainnya. Kami bisa mendapatkan masukan dan segera melakukan penanganan,” ujar Sudaryono.
Menurutnya, kanal pengaduan tersebut penting untuk memperkuat sistem pengawasan dan memastikan persoalan di lapangan dapat diketahui lebih awal.
BGN juga akan membuka kanal khusus bagi Kepala SPPG untuk melaporkan kondisi dapur yang belum memenuhi standar.
Sudaryono mengatakan, persoalan higiene tidak selalu terjadi karena kelalaian Kepala SPPG. Kondisi fasilitas yang belum memadai juga dapat menjadi faktor yang menghambat penerapan SOP.
“Bisa jadi tidak higienis itu bukan karena kelalaian seorang Kepala SPPG, tetapi bisa jadi dapurnya tidak standar,” katanya.
Melalui mekanisme tersebut, Kepala SPPG dapat mengajukan penambahan atau perbaikan fasilitas yang dibutuhkan agar proses pengolahan makanan memenuhi standar keamanan pangan.
Apabila permintaan perbaikan tidak ditindaklanjuti, Kepala SPPG dapat mengajukan perpindahan ke dapur lain untuk menghindari risiko yang dapat berdampak terhadap keamanan pangan maupun tanggung jawab profesional.
BGN berharap kasus dugaan keracunan MBG di Semarang menjadi evaluasi penting untuk memperbaiki sistem pengawasan dan meningkatkan kepatuhan terhadap SOP di seluruh SPPG.
Ke depan, BGN berkomitmen memastikan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga memberikan jaminan keamanan bagi seluruh penerima manfaat. (*)
