SEMARANGUPDATE.COM – Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Widodo, meminta para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar tidak ragu berpartisipasi dan mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Ajakan ini dikeluarkan untuk menepis isu di tengah masyarakat yang khawatir pendataan tersebut akan digunakan sebagai dasar penarikan pajak.
“Sensus ini murni program resmi yang dilindungi oleh Undang-Undang tentang Statistik. Saya sudah mengonfirmasi hal ini ke teman-teman di Badan Pusat Statistik (BPS), dan mereka meyakinkan bahwa ini murni untuk kepentingan sensus ekonomi,” ujar Joko Widodo pada Kamis (9/7/2026).
Joko menjamin kerahasiaan informasi yang diberikan oleh responden karena Sensus Ekonomi 2026 dikawal langsung oleh amanat undang-undang.
Dari hasil koordinasinya dengan BPS, ia memastikan bahwa data yang terkumpul di lapangan tidak akan disetorkan atau dibocorkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
“Rincian data yang detail sangat krusial agar kebijakan pemerintah ke depan tepat sasaran. Semakin detail dan akurat data di lapangan, maka akan semakin baik pula dasar pengambilan keputusan serta kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah pusat,” ujarnya.
Pencatatan data yang komprehensif, sambung Joko, sangat vital sebagai landasan pemerintah dalam merancang program kerja yang valid.
Basis data yang akurat ini pada akhirnya justru akan menguntungkan UMKM, mulai dari mempermudah penyaluran bantuan, membuka akses modal usaha, hingga memperlebar peluang kerja sama strategis.
Joko juga menekankan bahwa saat ini pemerintah sudah sangat meringankan beban pajak bagi pelaku usaha kecil. UMKM dengan pendapatan tahunan di bawah batas Rp500 juta dipastikan terbebas dari pungutan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 0,5 persen.
Oleh sebab itu, pengusaha kecil dengan omzet di bawah batas tersebut diimbau untuk tidak termakan hoaks di media sosial dan tidak perlu waswas saat dimintai keterangan.
Masyarakat diharapkan jujur dan terbuka saat memberikan data. Di saat yang sama, ia berpesan kepada para petugas di lapangan untuk mengedepankan pendekatan yang ramah agar warga merasa nyaman saat didata.
“Harapannya, dengan data yang akurat, pelaku UMKM bisa menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan ke depan,” ucapnya. (*)
