SEMARANGUPDATE.COM – Komisi D DPRD Kota Semarang mendorong adanya evaluasi terhadap sejumlah sekolah dasar negeri yang setiap tahun kesulitan memenuhi kuota peserta didik dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
Salah satu langkah yang dinilai dapat menjadi solusi adalah regrouping atau penggabungan sekolah, dengan tetap memperhatikan kondisi wilayah dan jumlah siswa.
Gagasan tersebut disampaikan Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Mualim, saat meninjau langsung pelaksanaan SPMB 2026 di SD Negeri Kalibanteng Kidul 01, Jumat (12/6/2026).
Menurutnya, masih terjadi ketidakseimbangan jumlah pendaftar di sekolah negeri.
Beberapa sekolah terus mengalami kekurangan murid setiap tahun, sementara sekolah lainnya justru selalu dibanjiri peminat hingga melebihi kapasitas yang tersedia.
“Kalau memang ada sekolah yang setiap tahun kekurangan murid, tentu harus dievaluasi. Apakah nanti digabung atau seperti apa, semuanya harus melalui kajian yang matang,” ujarnya.
Meski demikian, Mualim menegaskan penggabungan sekolah tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa.
Pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk perkembangan jumlah penduduk dan kebutuhan layanan pendidikan di masa mendatang.
Menurutnya, sekolah yang saat ini minim peminat belum tentu akan mengalami kondisi serupa pada tahun-tahun berikutnya. Karena itu, keputusan regrouping harus didasarkan pada kajian yang komprehensif.
“Bisa saja beberapa tahun ke depan terjadi pertumbuhan penduduk atau banyak keluarga muda yang anak-anaknya mulai memasuki usia sekolah. Jadi semuanya harus dihitung dan dipertimbangkan dengan matang,” katanya.
Selain mengevaluasi sekolah yang kekurangan siswa, Komisi D juga mendorong Dinas Pendidikan Kota Semarang untuk memetakan wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi.
Pemetaan tersebut dinilai penting untuk menentukan kebutuhan penambahan ruang kelas maupun pembangunan sekolah baru.
Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi ketimpangan jumlah peserta didik antar sekolah negeri di Kota Semarang.
Mualim menambahkan, bagi calon siswa yang belum diterima di sekolah tujuan, pemerintah dapat mengarahkan mereka ke sekolah negeri lain yang masih memiliki kuota.
Selain itu, sekolah swasta juga diharapkan turut berperan dalam menampung siswa yang belum tertampung di sekolah negeri.
“Kami berharap pelaksanaan SPMB tahun ini berjalan lancar, transparan, dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, SD Negeri Kalibanteng Kidul 01 kembali menjadi salah satu sekolah favorit dalam pelaksanaan SPMB 2026. Hingga proses pendaftaran berlangsung, jumlah pendaftar tercatat mencapai 106 calon siswa, melampaui kuota yang tersedia.
Kepala SD Negeri Kalibanteng Kidul 01, Rumiyati, mengatakan sekolahnya hanya membuka tiga rombongan belajar (rombel) dengan total kuota 84 siswa. Masing-masing rombel akan diisi maksimal 28 peserta didik.
“Pendaftarnya ada 106 anak. Rencananya tiga kelas, jadi kuotanya 84 siswa,” katanya.
Rumiyati menjelaskan, calon siswa yang tidak lolos seleksi masih dapat mendaftar ke sekolah lain yang kuotanya belum terpenuhi.
Pihak sekolah juga akan memberikan informasi mengenai sekolah-sekolah yang masih membutuhkan siswa.
Menurutnya, tingginya minat masyarakat terhadap SD Negeri Kalibanteng Kidul 01 bukan hal baru.
Pada pelaksanaan penerimaan siswa tahun sebelumnya, jumlah pendaftar bahkan hampir mencapai 200 anak.
“Tahun sebelumnya malah hampir 200 pendaftar. Pilihan satu dan pilihan dua juga banyak,” ungkapnya.
Ia menyebut jalur domisili masih menjadi jalur yang paling banyak diminati calon siswa. Selain itu, pendaftaran juga berasal dari jalur mutasi, prestasi, dan afirmasi.
Rumiyati menilai sistem pendaftaran berbasis daring yang diterapkan saat ini cukup membantu masyarakat maupun pihak sekolah dalam proses penerimaan siswa baru.
“Sekarang sudah canggih. Sistem online seperti ini lebih mudah dan tidak menyusahkan sekolah,” pungkasnya. (*)
