SEMARANGUPDATE.COM – DPRD Kota Semarang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang lebih selektif dalam menentukan kegiatan pembangunan yang akan dijalankan melalui Perubahan APBD (P-APBD) 2026. Hal itu menyusul waktu pelaksanaan anggaran tahun ini yang semakin terbatas.
Ketua DPRD Kota Semarang Kadarlusman menilai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) perlu mempertimbangkan kemampuan waktu dalam merealisasikan setiap proyek fisik yang masuk dalam perubahan anggaran.
Menurutnya, pekerjaan yang membutuhkan proses panjang sebaiknya tidak dipaksakan untuk dilaksanakan dalam sisa waktu beberapa bulan terakhir. Selain berisiko tidak selesai tepat waktu, kondisi tersebut juga dapat membuat anggaran tidak terserap secara optimal.
“Untuk program pembangunan di perubahan ini harus disesuaikan dengan sisa waktu yang ada. Proyek yang membutuhkan proses panjang dan waktu lama pasti dievaluasi oleh TAPD. Jangan sampai dipaksakan, nanti malah tidak terserap dan tidak selesai sehingga menjadi temuan di kemudian hari. Kita tentu tidak menghendaki hal seperti itu,” tegas Pilus, sapaannya, Selasa, 6 Oktober 2026.
DPRD juga menyoroti penyesuaian serta rasionalisasi yang dilakukan Pemkot Semarang terhadap target dalam postur P-APBD. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah realistis untuk menyesuaikan kemampuan pendapatan dengan rencana belanja hingga akhir tahun.
Menurut Kadarlusman, penyesuaian itu diperlukan agar kondisi keuangan daerah tetap terkendali dan tidak menimbulkan persoalan akibat target belanja yang terlalu tinggi.
“Antara target pendapatan dan belanja itu memang harus seimbang. Kemarin ada penyesuaian rasionalisasi karena ada kekhawatiran dari Pemkot kalau alokasi belanja di sisa lima hingga enam bulan ke depan tidak menutup target. Jadi dikonsolidasikan ke dalam agar targetnya tidak terlalu timpang. Itu wajar ketimbang dipasang terlalu besar tapi tidak menutup,” bebernya.
Setelah P-APBD disahkan beberapa waktu lalu, DPRD Kota Semarang memastikan pengawasan terhadap pelaksanaan program akan diperkuat. Legislatif meminta Pemkot menjalankan kegiatan yang telah disepakati dalam rapat paripurna sesuai rencana.
Pengawasan di lapangan juga akan dilakukan untuk memastikan program yang dibiayai APBD memberikan hasil sesuai kebutuhan masyarakat.
“Harapannya pemerintah harus konsisten melaksanakan program-program yang sudah disahkan di paripurna ini. Fungsi kontrol kami semuanya juga akan ikut mengawasi di lapangan agar masyarakat bangga dengan hasil yang dibiayai oleh APBD karena anggaran ini kan dari rakyat juga,” jelasnya.
Untuk mencegah munculnya pekerjaan yang dikebut menjelang tutup tahun, DPRD mendorong agar pembahasan anggaran pada periode berikutnya dipersiapkan sejak awal. Penjadwalan bersama Badan Musyawarah (Bamus) dinilai perlu dibuat lebih matang agar tersedia waktu yang cukup untuk pelaksanaan program.
“Harapan kami ke depan penjadwalan pembahasan materi bisa disiapkan lebih awal dan waktunya lebih longgar. Jangan sampai pengerjaannya terkesan kejar-kejaran dengan batas waktu akhir tahun sehingga kualitas pembangunan tetap terjaga dengan baik,” tandasnya. (*)
