SEMARANGUPDATE.COM – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, meminta pemerintah daerah segera menyiapkan langkah antisipasi guna menekan potensi kenaikan inflasi setelah harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi mengalami penyesuaian pada Juni 2026.
Menurut Saleh, kenaikan harga BBM berisiko meningkatkan biaya transportasi dan distribusi. Kondisi tersebut dikhawatirkan akan berdampak pada naiknya harga berbagai kebutuhan masyarakat, terutama bahan pokok.
“Kenaikan harga BBM perlu diantisipasi dengan langkah-langkah yang tepat agar tidak memicu lonjakan harga barang dan menambah beban masyarakat,” ujarnya di Kota Semarang.
Pemerintah telah memberlakukan tarif baru BBM non-subsidi sejak 10 Juni 2026. Berdasarkan keterangan resmi Pertamina Patra Niaga, harga Pertamax (RON 92) naik menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter.
Sementara itu, harga Pertamax Green 95 (RON 95) juga mengalami kenaikan menjadi Rp17.000 per liter dari sebelumnya Rp12.900 per liter.
Saleh menilai dampak penyesuaian harga BBM tidak hanya dirasakan oleh sektor transportasi. Kenaikan tersebut juga berpotensi memengaruhi rantai distribusi barang dan jasa yang menjadi salah satu faktor pembentuk inflasi daerah.
“Kita harus mewaspadai efek berantai dari kenaikan BBM, terutama terhadap harga bahan pangan dan kebutuhan pokok yang sangat dirasakan masyarakat,” katanya.
Untuk mengantisipasi hal itu, ia mendorong pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota meningkatkan pengawasan harga di pasar dan memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap tersedia.
Selain pengawasan, berbagai program stabilisasi harga juga dinilai perlu disiapkan lebih awal, mulai dari operasi pasar, pasar murah, hingga penguatan distribusi komoditas strategis guna meredam gejolak harga.
“Intervensi pemerintah harus dilakukan secara cepat dan terukur sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga,” tegasnya.
Saleh juga meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh Jawa Tengah memperkuat koordinasi dalam memantau perkembangan harga serta mengantisipasi potensi kenaikan inflasi pada bulan-bulan mendatang.
Menurutnya, menjaga stabilitas harga sangat penting karena tingginya inflasi akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
“Jangan sampai kenaikan BBM diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali. Pemerintah daerah harus hadir untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat,” pungkasnya. (*)
