SEMARANGUPDATE.COM – Komisi B DPRD Kota Semarang tengah membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Ketahanan Pangan sebagai upaya memperkuat sistem pengelolaan pangan di daerah.
Dalam pembahasan tersebut, aspek ketersediaan hingga distribusi pangan menjadi perhatian utama agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Widodo, menilai ketahanan pangan merupakan persoalan strategis yang harus mendapat perhatian serius pemerintah daerah.
Menurutnya, Pemerintah Kota Semarang memiliki peran penting dalam memastikan pengelolaan pangan berjalan optimal mulai dari sektor produksi hingga distribusi kepada masyarakat.
“Ketahanan pangan merupakan urusan pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kota Semarang, dalam menyelenggarakan urusan pangan dari hulu sampai hilir,” ujar Joko Widodo.
Dalam pembahasan Raperda tersebut, sejumlah poin penting menjadi fokus perhatian, di antaranya pengelolaan produksi pangan, pemanfaatan lahan pertanian, penyediaan infrastruktur pendukung, hingga penguatan cadangan dan distribusi pangan daerah.
Selain itu, Komisi B juga mendorong peningkatan konsumsi pangan melalui diversifikasi pangan lokal agar masyarakat tidak bergantung pada satu jenis bahan pangan tertentu.
Joko Widodo berharap Raperda Ketahanan Pangan nantinya dapat menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik terkait penyediaan dan pengelolaan pangan bagi warga Kota Semarang.
“Tujuan utama dari kebijakan ini adalah menjamin ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Selain itu memastikan masyarakat mendapatkan asupan pangan yang seimbang dan bergizi,” jelasnya.
Ia berharap pembahasan Raperda tersebut mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan di Kota Semarang pada masa mendatang. (*)
