SEMARANGUPDATE.COM – Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan di Jawa Tengah. Penerimaan pajak daerah memberikan keleluasaan bagi pemerintah provinsi untuk menentukan penggunaan anggaran sesuai kebutuhan dan prioritas masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menjelaskan bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu upaya penting untuk memperkuat pembiayaan pembangunan. Sebab, penggunaan PAD dinilai lebih fleksibel dibandingkan anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat.
Ia menerangkan, dana yang berasal dari APBN umumnya sudah memiliki ketentuan alokasi tertentu. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam menyesuaikan penggunaannya dengan kebutuhan di lapangan. Berbeda dengan PAD yang dapat dimanfaatkan lebih leluasa untuk membiayai program prioritas daerah.
Oleh karena itu, Pemprov Jateng terus mendorong kesadaran masyarakat agar semakin tertib dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Peningkatan penerimaan pajak bukan hanya bertujuan menambah pendapatan daerah, tetapi juga memperkuat kemampuan pemerintah dalam menghadirkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga.
“PAD itulah yang memang bisa kita alokasikan lebih leluasa sesuai dengan program dan sesuai dengan harapan dari masyarakat,” kata Sumarno seusai mengikuti Half Marthon PLN Electric Run 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Minggu, 8 November 2026.
Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Pemprov Jateng melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) bersama Samsat terus menghadirkan berbagai kemudahan pelayanan. Selain itu, sejumlah insentif juga diberikan, termasuk potongan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang telah diberlakukan sejak Februari 2026.
Kebijakan terbaru berupa program cashback harian senilai Rp50.000 untuk lima wajib pajak terpilih di masing-masing Samsat Induk kabupaten/kota. Program ini berlangsung selama hampir dua bulan, mulai 5 November hingga 31 Desember 2026.
Kesempatan memperoleh cashback tersebut terbuka bagi masyarakat yang melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, baik sebelum memasuki masa jatuh tempo maupun tepat waktu.
Sumarno berharap berbagai program kemudahan dan penghargaan tersebut mampu meningkatkan antusiasme masyarakat dalam membayar pajak. Menurutnya, keterlibatan warga melalui kepatuhan pajak menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata terhadap keberlanjutan pembangunan daerah.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak melewatkan kesempatan mendapatkan cashback sekaligus membantu menyebarkan informasi program tersebut kepada keluarga, teman, dan lingkungan masing-masing.
“Kami juga minta tolong disampaikan kepada saudara-saudara, teman-temannya untuk bisa memanfaatkan program ini. Matur nuwun masyarakat Jawa Tengah. Inilah yang akan kita gunakan untuk pembangunan di Jawa Tengah,” ujar dia.
Sementara itu, Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah, Muhamad Masrofi, sebelumnya memaparkan sejumlah kebijakan insentif yang telah disiapkan pemerintah provinsi untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
Salah satu kebijakan tersebut berupa potongan pajak sebesar 5 persen yang mulai diberlakukan pada Februari 2026 dan masih dapat dimanfaatkan hingga akhir tahun.
Berikutnya, pada 21 September 2026, Pemprov Jateng kembali menghadirkan program pembebasan denda Pajak Kendaraan Bermotor serta pajak progresif. Fasilitas tersebut dijadwalkan berlangsung hingga 28 Desember 2026.
Sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat yang disiplin memenuhi kewajiban perpajakan, pemerintah juga akan menggelar Gebyar Samsat Jateng pada penghujung tahun.
“Harapannya dengan adanya beberapa program tersebut, nilai kepatuhan membayar pajak dapat naik,” katanya. (*)
