SEMARANGUPDATE.COM – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Semarang mendorong penguatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas demokrasi.
Pelibatan generasi milenial dan Generasi Z menjadi salah satu perhatian dalam upaya memperkuat kehidupan demokrasi di Kota Semarang.
Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Kota Semarang Tahun 2026 bertema Sinergi Stakeholder untuk Meningkatkan Indeks Demokrasi Kota Semarang di Kantor Kecamatan Gajahmungkur, Jumat (13/11/2026).
Forum tersebut menjadi wadah evaluasi untuk memetakan berbagai persoalan demokrasi sekaligus menyusun strategi peningkatan kualitas demokrasi di Ibu Kota Jawa Tengah.
Kepala Kesbangpol Kota Semarang, Bambang Pramushinto, melalui Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, R Wahyudi, menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga stabilitas politik, perdamaian, dan kerukunan.
Menurutnya, suasana politik yang kondusif menjadi salah satu modal penting untuk melahirkan pemimpin berkualitas serta menghasilkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada masyarakat.
“Kami berharap semua pihak bersinergi untuk menjaga demokrasi, perdamaian, dan kerukunan di Kota Semarang. Dengan demikian, perpolitikan di Ibu Kota Jawa Tengah tidak memanas dan mampu menghasilkan pemimpin berkualitas serta kebijakan yang pro rakyat demi kemajuan Kota Semarang dan kemakmuran masyarakatnya,” katanya.
Kesbangpol Semarang Bidik Partisipasi Politik Generasi Muda
Tenaga Ahli Kesbangpol Kota Semarang, Drs Moh Istajib, mengatakan peningkatan indeks demokrasi perlu melibatkan kelompok milenial dan Generasi Z secara lebih intensif.
Menurutnya, generasi muda bukan hanya menjadi bagian dari pemilih dalam pemilu mendatang, tetapi juga memiliki peran strategis sebagai penerus kepemimpinan bangsa.
“Ini adalah suatu ikhtiar untuk meningkatkan indeks demokrasi Kota Semarang, terutama untuk kelompok milenial dan Gen Z yang akan menjadi peserta dan pelaku pemilu. Lebih besar lagi, merekalah yang akan mewarisi bangsa ini sebagai pemimpin,” ungkapnya.
Istajib menilai pendidikan politik bagi generasi muda perlu dikemas dengan pendekatan yang lebih kreatif dan mengikuti perkembangan zaman.
Pemanfaatan media digital serta penyelenggaraan lomba pembuatan film pendek bertema demokrasi dan perdamaian dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan pemahaman politik anak muda.
Ia juga menyoroti perkembangan partisipasi politik masyarakat sejak Reformasi 1998. Menurutnya, keterbukaan politik setelah reformasi semakin luas, tetapi belum sepenuhnya diikuti peningkatan partisipasi masyarakat.
Bahkan, keterbukaan tersebut dinilai belum diimbangi dengan kontrol yang memadai. Sementara itu, pada masa sebelum 1998, ketika masyarakat berada dalam tekanan pemerintahan Orde Baru, tingkat partisipasi dalam pemilu dan aktivitas politik justru tercatat tinggi.
Istajib menilai salah satu persoalan yang memengaruhi sikap generasi muda terhadap politik adalah belum optimalnya kebijakan yang dirasakan masyarakat serta persoalan korupsi.
“Persoalannya ada pada orientasi kebijakan pemimpin bangsa yang lahir dari momentum politik. Orientasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Ditambah persoalan korupsi yang membuat generasi muda semakin antipati terhadap politik,” jelasnya.
Indeks Demokrasi Semarang Diukur dengan 22 Indikator
Dalam forum tersebut, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UNNES, Dr Tutik Wijayanti, memaparkan hasil pengukuran Indeks Demokrasi Kota Semarang.
Pengukuran tersebut menggunakan 22 indikator yang dikelompokkan ke dalam tiga dimensi utama, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi.
Berdasarkan hasil pemaparan, dimensi kebebasan memperoleh skor 0,310. Aspek kebebasan berkumpul dan menjalankan keyakinan memberikan kontribusi poin cukup signifikan.
Namun, kondisi berbeda terlihat pada aspek kebebasan berpendapat dan berekspresi yang justru memperoleh penilaian negatif.
Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah persoalan demonstrasi yang berujung pada kekerasan oleh aparat. Kondisi tersebut menjadi catatan dalam pengukuran kualitas demokrasi di Kota Semarang.
“Angka tersebut merupakan hasil perhitungan sejak 2024 hingga 2026. Kami melakukan survei dalam setiap kegiatan masyarakat, baik kegiatan politik maupun nonpolitik,” terang Tutik.
Hasil pengukuran tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperbaiki kualitas demokrasi.
Perhatian tidak hanya diarahkan pada kebebasan politik, tetapi juga mencakup kesetaraan, partisipasi masyarakat, serta kemampuan lembaga demokrasi dalam menjalankan fungsinya.
Melalui kegiatan FGD Indeks Demokrasi 2026, Kesbangpol Kota Semarang berharap terbangun komitmen bersama untuk menciptakan kehidupan demokrasi yang sehat, inklusif, dan bertanggung jawab.
Penguatan pendidikan politik bagi generasi muda melalui pendekatan inovatif juga diharapkan mampu menjadikan demokrasi sebagai bagian dari budaya masyarakat, bukan sekadar aktivitas yang muncul ketika pemilihan umum berlangsung. (*)







