SEMARANGUPDATE.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan pengelolaan aset daerah. Salah satu langkah terbaru dilakukan melalui peluncuran aplikasi Kartu Kendali Aset Daerah (Kakanda) oleh Biro Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jawa Tengah.
Aplikasi tersebut dikembangkan untuk memperkuat pengawasan sekaligus membenahi administrasi Barang Milik Daerah (BMD) agar lebih tertata, transparan, dan mudah dipantau. Kehadiran sistem digital ini diharapkan dapat meminimalkan kendala dalam pencatatan maupun pemeliharaan aset milik pemerintah.
Peluncuran Kakanda dilakukan langsung oleh Kepala Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah, Laksono Dewanto, bersama jajaran pejabat struktural di Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (10/11/2026). Aplikasi ini juga telah terintegrasi dengan platform e-Layanan Biro Umum.
Dalam penerapannya, Kakanda memanfaatkan teknologi QR Code untuk memudahkan identifikasi dan pemantauan aset. Setiap Barang Milik Daerah, termasuk kendaraan dinas dan berbagai fasilitas perkantoran, akan dilengkapi stiker khusus yang dapat dipindai menggunakan perangkat digital.
Melalui mekanisme tersebut, pegawai yang bertanggung jawab atas barang maupun unit kerja terkait dapat memperbarui informasi aset secara langsung. Pengajuan kebutuhan perawatan hingga perbaikan atau servis juga bisa dilakukan dengan lebih praktis melalui pemindaian QR Code.
Project Leader inovasi Kakanda, Sony Harsanto, menjelaskan bahwa penerapan aplikasi ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi pengelolaan aset, terutama dalam meningkatkan efisiensi pekerjaan dan penggunaan anggaran pemerintah.
“Melalui mekanisme terintegrasi ini, Biro Umum mampu memangkas alur birokrasi manual dan mencegah potensi keterlambatan pemeliharaan aset,” kata Sony yang juga Kepala Bagian Rumah Tangga Biro Umum Setda Provinsi Jateng ini.
Ia memperkirakan, penggunaan Kakanda dapat menekan biaya pemeliharaan sejumlah aset, mulai dari kendaraan operasional, perangkat pendingin ruangan (AC), hingga proses penelusuran data Barang Milik Daerah. Dari berbagai efisiensi tersebut, penghematan anggaran diproyeksikan mencapai ratusan juta rupiah setiap tahun.
Selain mendukung pengawasan aset secara internal, pengembangan Kakanda juga menjadi bagian dari upaya mempercepat digitalisasi dan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan sistem yang terintegrasi, proses administrasi diharapkan semakin sederhana dan mudah dipertanggungjawabkan.
Sony berharap penggunaan aplikasi tersebut dapat diterapkan secara luas dan berkesinambungan di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian, pengelolaan aset pemerintah dapat semakin profesional sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang transparan dan responsif. (*)
