SEMARANGUPDATE.COM – Gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mendapat perhatian dari sejumlah akademisi ilmu sosial dan politik dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.
Mereka menilai pendekatan kepemimpinan Luthfi yang dekat dengan masyarakat, humanis, serta terbuka terhadap kerja sama dengan kalangan akademisi menjadi modal penting dalam menyelesaikan persoalan pembangunan daerah.
Pandangan tersebut disampaikan setelah acara Welcoming Dinner Forum Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia (Fordekiis) yang berlangsung di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat, 23 Oktober 2026.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur, Finnah Fourqoniah, mengapresiasi kemampuan Ahmad Luthfi dalam memahami berbagai persoalan yang dihadapi Jawa Tengah. Menurutnya, gubernur juga mampu menjelaskan langkah-langkah konkret yang disiapkan untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Saya tadi mendengarkan sambutan Pak Gubernur. Amazing. Senang banget. Ia memahami konteks permasalahan dan mencoba membuat kegiatan-kegiatan atau program yang memang mengentaskan masalah-masalah itu,” ujarnya.
Finnah menilai, pemahaman terhadap kondisi daerah merupakan salah satu fondasi penting dalam menjalankan pemerintahan. Ia melihat Ahmad Luthfi tidak hanya memaparkan program kerja, tetapi juga menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan dan permasalahan yang dialami masyarakat.
“Beliau memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan tersebut. Banyak daerah tidak punya itu,” ungkapnya.
Ia berharap pola kepemimpinan tersebut dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lainnya. Finnah juga menekankan pentingnya keterlibatan perguruan tinggi dalam membantu pemerintah mengidentifikasi persoalan dan menyusun solusi pembangunan berdasarkan kajian akademik.
Penilaian serupa disampaikan Ketua Fordekiis sekaligus mantan Dekan FISIPOL Universitas Gadjah Mada (UGM), Wawan Mas’udi. Ia melihat Ahmad Luthfi sebagai pemimpin yang mengedepankan kedekatan dengan masyarakat serta menempatkan persoalan warga sebagai fokus utama kebijakan.
“Dari gaya maupun dari sisi kebijakan yang diambil, ia salah satu tipe gubernur yang sangat merakyat, down to earth (membumi), dan menjadikan persoalan masyarakat sebagai prioritas untuk diselesaikan,” tuturnya.
Wawan menilai, pendekatan collaborative governance atau pemerintahan kolaboratif yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dapat memperluas keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan.
Kolaborasi tersebut memungkinkan pemerintah memanfaatkan keahlian, penelitian, dan inovasi dari perguruan tinggi untuk menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Menurutnya, hubungan antara pemerintah dan kampus harus dibangun secara timbal balik. Perguruan tinggi dapat menyumbangkan hasil penelitian serta pemikiran akademis untuk mendukung kebijakan, sementara berbagai persoalan di lapangan dapat menjadi bahan penelitian untuk menghasilkan solusi yang aplikatif.
“Kita tahu bahwa kolaborasi ini menjadi kunci paling pokok agar inovasi-inovasi, pemikiran-pemikiran yang ada di kampus itu bisa menginspirasi kebijakan yang ada di pemerintah,” jelasnya.
Ia menambahkan, kolaborasi pembangunan idealnya tidak hanya melibatkan pemerintah dan perguruan tinggi, tetapi juga dunia usaha serta masyarakat. Keterlibatan berbagai unsur tersebut dinilai dapat memperkuat upaya penyelesaian persoalan daerah melalui dukungan keahlian dan sumber daya yang beragam.
Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar, Supriadi Torro, menilai pemaparan Ahmad Luthfi mencerminkan pendekatan kepemimpinan yang humanis dan berorientasi pada penyelesaian masalah.
“Apa yang beliau angkat sebagai satu persoalan, kemudian diberi solusi. Semua langkah-langkahnya terukur,” ujarnya.
Supriadi menyoroti pentingnya orientasi pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, masyarakat perlu menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan agar kebutuhan pelayanan publik dapat terpenuhi secara optimal.
Ia juga menilai perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah, baik dalam memberikan pertimbangan kebijakan maupun mengevaluasi persoalan pembangunan yang belum terselesaikan. Dukungan keilmuan dari kampus diharapkan dapat membantu pemerintah menentukan langkah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menjalin kerja sama dengan 123 perguruan tinggi di wilayahnya. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui berbagai kegiatan, antara lain Kuliah Kerja Nyata (KKN), program desalinasi, pendampingan usaha, pendataan rumah tidak layak huni, hingga penanganan stunting.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi turut menegaskan bahwa perguruan tinggi perlu mengambil bagian dalam menjawab tantangan pembangunan daerah. Keterlibatan tersebut dapat dilakukan melalui KKN tematik maupun pendampingan desa binaan agar pengetahuan akademik dapat diterapkan langsung untuk membantu masyarakat.
Luthfi menjelaskan, Jawa Tengah masih menghadapi sejumlah persoalan, termasuk penanganan rob di kawasan pesisir, pemenuhan kebutuhan tenaga kerja siap pakai, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berbagai tantangan itu membutuhkan kontribusi lintas disiplin ilmu, termasuk ilmu sosial dan politik.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada infrastruktur, tetapi harus turut meningkatkan kualitas manusia secara menyeluruh.
Oleh karena itu, kalangan akademisi FISIP diharapkan dapat berkontribusi dalam memahami dinamika sosial, merumuskan rekomendasi, serta mendukung kebijakan pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (*)
