SEMARANGUPDATE.COM – Persaingan menuju Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang semakin menghangat. Sejumlah manuver elite di tingkat pusat mulai terbuka menjelang pelaksanaan Muktamar yang dijadwalkan berlangsung pada 27-31 Agustus 2026.
Situasi tersebut menjadi perhatian sejumlah kiai sepuh dan kader muda NU Jawa Tengah. Mereka menggelar pertemuan terbatas di Hotel Gracia, Kota Semarang, Jumat (21/8) malam.
Dalam pertemuan itu, muncul kritik terhadap dinamika elite PBNU sekaligus pembahasan mengenai alternatif kepemimpinan NU periode 2026-2031.
Pengasuh Pondok Pesantren Bareng, Jekulo, Kudus, KH Ahmad Badawi Basyir, yang turut hadir dalam forum tersebut, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi NU menjelang Muktamar. Ia menilai suasana yang seharusnya kondusif justru menjadi semakin panas akibat dinamika di internal kepengurusan pusat.
“Kondisi yang makin memanas ini justru disulut oleh elit pengurus PBNU saat ini yang harusnya bisa memberikan ruang dan suasana teduh,” ungkap Kiai Badawi.
Ia kemudian menyoroti pertemuan sejumlah kiai sepuh di kantor PBNU pada Kamis (20/8). Menurut Kiai Badawi, forum tersebut dinilai problematis karena undangan disebut hanya diteken secara personal oleh Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.
Kiai Badawi juga mempertanyakan tidak hadirnya Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar dalam pertemuan tersebut. Menurut dia, kondisi itu justru dapat memperlebar ketegangan di tubuh organisasi.
“Itu jelas politisasi yang makin memperparah dan memperjelas konflik antar elit PBNU,” tandasnya. “Pertemuan kemarin menunjukkan PBNU semakin nyata terbelah dua.”
Kegelisahan yang disampaikan dalam pertemuan di Semarang tersebut juga sejalan dengan ulasan yang dimuat NU Pos Edisi 8, Jumat (21/8).
Publikasi itu membahas pertemuan kiai sepuh di kantor PBNU dan menilainya sebagai bagian dari konsolidasi politik menjelang Muktamar.
Dalam ulasannya, NU Pos menyebut adanya dugaan peran Kiai Ma’ruf Amin dalam pertemuan tersebut. Manuver itu dikaitkan dengan dinamika politik terkait isu “paket Istana” serta pembentukan formasi Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).
Laporan tersebut juga menyoroti posisi Gus Yahya yang dinilai berupaya memanfaatkan pengaruh Kiai Ma’ruf dalam menghadapi kontestasi kepemimpinan NU.
Pada saat yang sama, absennya Rais Aam KH Miftachul Akhyar dari pertemuan itu menjadi sorotan. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan di kalangan Nahdliyin mengenai dinamika hubungan antarelite PBNU menjelang Muktamar.
NU Pos juga mengaitkan dinamika kali ini dengan pengalaman dua Muktamar sebelumnya, yakni Muktamar ke-33 di Jombang dan Muktamar ke-34 di Lampung.
Dalam dua gelaran tersebut, intervensi kekuasaan dan lobi politik tingkat tinggi disebut turut menjadi bagian dari dinamika penentuan kepemimpinan.
Di tengah menguatnya persaingan antarfaksi, Kiai Badawi meminta para muktamirin dari wilayah dan cabang NU agar tidak terburu-buru menentukan pilihan. Ia menekankan pentingnya kejernihan dalam memilih pemimpin organisasi.
Menurutnya, keputusan dalam Muktamar semestinya tidak didasarkan pada kekuatan manuver politik, tetapi pada niat untuk menjaga keberlangsungan jam’iyah serta mencari rida Allah.
Saat ditanya mengenai sosok yang dinilai mampu memimpin PBNU periode 2026-2031 di tengah dinamika tersebut, Kiai Badawi menyebut nama KH Muhammad Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf, Pengasuh Pesantren API Tegalrejo, Magelang.
“Pastinya, semua calon baik menurut tim masing-masing. Namun, yang menurut saya insya Allah diridai oleh Allah, diridai para muassis (pendiri), dan sedikit daya tolaknya di tengah-tengah warga NU adalah Yusuf yang ada Chudlorinya,” pungkas beliau, merujuk pada sosok KH Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), Pengasuh Pesantren API Tegalrejo, Magelang.
Dukungan terhadap Gus Yusuf dari kalangan NU Jawa Tengah pun dinilai dapat menjadi salah satu opsi di tengah menguatnya tarik-menarik kepentingan menjelang Muktamar. Sosok tersebut dipandang berpotensi menjadi jalan tengah untuk meredakan ketegangan dan menjaga soliditas jam’iyah NU. (*)
