SEMARANGUPDATE.COM – Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Semarang memperkuat koordinasi penanganan deteni dan pengungsi luar negeri di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Langkah tersebut dilakukan melalui Rapat Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi (Forkopdensi) di Hotel Gets Premiere Semarang, Senin (16/11/2026).
Kegiatan tersebut diikuti seluruh unit pelaksana teknis (UPT) keimigrasian di Jawa Tengah dan DIY, serta melibatkan pemangku kepentingan terkait dalam penanganan pengungsi luar negeri.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah, Haryono Agus Setiawan, mengatakan forum tersebut menjadi sarana memperkuat komunikasi, pertukaran informasi, dan akurasi data pengungsi yang berada di wilayah kerja Rudenim Semarang.
Saat ini, terdapat sekitar 14 pengungsi luar negeri di Jawa Tengah dan DIY. Jumlah tersebut berkurang dari sebelumnya 21 orang karena sebagian pengungsi telah keluar dari wilayah Indonesia atau kembali ke negara ketiga.
“Dari 14 pengungsi tersebut, 12 orang berada di Jawa Tengah dan dua orang di DIY. Seluruhnya merupakan pengungsi mandiri atau tidak mendapatkan pembiayaan dari badan PBB,” jelas Haryono.
Ia menyebut mayoritas pengungsi di Jawa Tengah berasal dari Yaman, sedangkan pengungsi di Yogyakarta berasal dari Rusia.
Rudenim Semarang Perkuat Koordinasi Penanganan Pengungsi
Haryono menjelaskan, Forkopdensi memiliki sejumlah tujuan penting, di antaranya memperkuat komunikasi antarinstansi, meningkatkan akurasi data pengungsi, serta memastikan koordinasi penanganan apabila ditemukan pengungsi baru di wilayah Jawa Tengah maupun DIY.
Menurutnya, penanganan deteni dan pengungsi merupakan bagian dari tugas dan fungsi Rumah Detensi Imigrasi. Karena itu, setiap informasi mengenai keberadaan pengungsi perlu disampaikan kepada Rudenim agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.
Pihaknya juga mendorong pemerintah daerah, aparat penegak hukum (APH), hingga unsur kecamatan untuk turut menyampaikan informasi apabila menemukan keberadaan pengungsi luar negeri.
“Melalui forum ini, kami ingin membangun komunikasi dengan seluruh instansi terkait, baik di lingkungan imigrasi maupun di luar imigrasi, terutama pemerintah daerah. Dengan data yang lebih akurat, penanganan pengungsi bisa dilakukan secara lebih terkoordinasi,” ujarnya.
Haryono menambahkan, perkembangan situasi global turut memengaruhi pergerakan pengungsi. Sejumlah negara tujuan di negara ketiga kini semakin ketat dalam menerima pengungsi, sehingga proses penempatan kembali atau pemulangan membutuhkan koordinasi lebih lanjut.
Pemda Jateng Berperan dalam Penanganan Pengungsi Luar Negeri
Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Jawa Tengah, Pradhana Agung Nugraha, mengatakan keterlibatan pemerintah daerah dalam penanganan pengungsi luar negeri telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.
Dalam regulasi tersebut, pemerintah provinsi memiliki peran mengoordinasikan pemerintah kabupaten dan kota, memfasilitasi hubungan pemerintah pusat dengan daerah, serta melakukan deteksi dini terhadap potensi dampak sosial keberadaan pengungsi.
Selain itu, pemerintah daerah juga berkewajiban melaporkan keberadaan pengungsi kepada pemerintah pusat dan menjalin kerja sama dengan organisasi internasional, seperti IOM dan UNHCR, serta lembaga kemanusiaan lainnya.
Pradhana menegaskan, pengawasan terhadap warga negara asing di Jawa Tengah juga menjadi bagian penting dari upaya menjaga stabilitas dan ketertiban wilayah.
Pemerintah daerah, lanjutnya, turut melaksanakan deteksi dini dan pemantauan aktivitas warga negara asing maupun tenaga kerja asing agar keberadaan serta kegiatan mereka tetap terpantau.
Melalui Forkopdensi, koordinasi lintas instansi diharapkan semakin kuat sehingga penanganan pengungsi dan pengawasan orang asing di Jawa Tengah dan DIY dapat berjalan lebih efektif, terintegrasi, serta sesuai ketentuan yang berlaku. (*)







