Pemprov Jateng Bentuk Forkomsanda, Perkuat Perlindungan Data Pribadi dan Cegah Serangan Siber

Pemprov Jawa Tengah membentuk Forkomsanda untuk memperkuat perlindungan data pribadi, mencegah kebocoran data, dan menghadapi ancaman serangan siber serta penyalahgunaan AI. (Dok)

SEMARANGUPDATE.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat perlindungan data pribadi masyarakat melalui pembentukan Forum Komunikasi Siber dan Sandi Daerah (Forkomsanda).

Forum ini dibentuk untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi ancaman kejahatan siber, mencegah kebocoran data, serta menjaga keamanan pelayanan publik berbasis digital.

Bacaan Lainnya

Deklarasi Forkomsanda digelar di Aula Sasana Widyapraja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Jawa Tengah, Senin (16/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen yang mewakili Gubernur Ahmad Luthfi.

Taj Yasin mengatakan, pembentukan Forkomsanda menjadi langkah penting untuk meningkatkan keamanan sistem informasi pemerintahan sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.

“Dengan terbentuknya Forkomsanda ini, kami berharap pelayanan semakin baik dan dipercaya oleh masyarakat,” kata Taj Yasin.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah tidak hanya bergantung pada kecepatan dan kemudahan akses. Jaminan keamanan data pribadi yang diserahkan masyarakat juga menjadi faktor penting.

Terlebih, transformasi digital telah menjadi bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Namun, perkembangan teknologi tersebut juga membawa risiko, mulai dari kebocoran data, serangan ransomware, penyalahgunaan informasi, hingga gangguan terhadap infrastruktur digital pelayanan publik.

Karena itu, keamanan siber tidak bisa hanya ditangani oleh satu instansi. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, kejaksaan, instansi vertikal, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Lima Agenda Prioritas Forkomsanda Jawa Tengah

Taj Yasin menyampaikan terdapat lima agenda prioritas yang perlu dijalankan Forkomsanda untuk memperkuat ketahanan siber di Jawa Tengah.

Pertama, memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor agar penanganan ancaman keamanan siber berjalan terpadu.

Kedua, meningkatkan deteksi dini serta pertukaran informasi mengenai ancaman siber melalui pemantauan, analisis, dan sistem peringatan dini.

Ketiga, memperkuat kapasitas pengamanan informasi melalui penerapan sistem manajemen keamanan informasi, persandian, perlindungan data pribadi, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Keempat, mempercepat penanganan insiden siber secara terpadu dengan memperkuat koordinasi Computer Security Incident Response Team (CSIRT), Security Operations Center (SOC), serta mekanisme respons dan pemulihan insiden.

Kelima, meningkatkan literasi dan kesadaran keamanan digital masyarakat agar lebih cerdas dan waspada dalam memanfaatkan teknologi.

Taj Yasin menegaskan, keberhasilan Forkomsanda tidak cukup diukur dari terbentuknya organisasi maupun pelaksanaan rapat koordinasi. Forum tersebut harus mampu menghasilkan tindakan nyata yang memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Sejumlah target yang diharapkan antara lain terbentuknya mekanisme koordinasi dan pertukaran informasi keamanan siber lintas sektor, tersusunnya peta risiko dan kerawanan siber Jawa Tengah, serta meningkatnya kemampuan sumber daya manusia dan kematangan keamanan informasi di lingkungan pemerintahan daerah.

BSSN Ingatkan Ancaman Siber Semakin Kompleks, AI Jadi Tantangan Baru

Sementara itu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Nugroho Sulistyo Budi, mengatakan pembentukan Forkomsanda merupakan bagian dari kerja sama BSSN dengan Pemprov Jawa Tengah dalam membangun kolaborasi keamanan siber dan persandian di daerah.

Menurutnya, transformasi digital harus didukung sistem keamanan siber yang kuat. Tanggung jawab tersebut bukan hanya berada di pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan keterlibatan pemerintah daerah hingga tingkat paling bawah.

Hal ini penting terutama dalam pengembangan sistem Satu Data Indonesia. Proses penghimpunan data dilakukan secara berjenjang mulai dari desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga pemerintah pusat. Karena itu, pengamanan data harus dilakukan secara kolaboratif sejak dari sumbernya.

Nugroho juga mengingatkan bahwa perkembangan teknologi membuat modus kejahatan siber semakin beragam dan kompleks. Pelaku kejahatan terus mengembangkan taktik dan teknik untuk menemukan celah keamanan dalam sistem digital.

Salah satu tantangan baru adalah pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) oleh pelaku kejahatan siber.

Teknologi tersebut dapat digunakan untuk memanipulasi aspek kognitif dan psikologis seseorang agar bersedia menyerahkan akses akun maupun informasi penting.

Selain itu, pelaku kejahatan siber memiliki kemampuan mengidentifikasi sistem, melakukan pemindaian selama 24 jam, serta menguji berbagai skenario untuk menemukan kelemahan keamanan.

Kondisi tersebut menuntut seluruh pihak meningkatkan kesiapsiagaan, baik melalui penguatan sistem pertahanan digital maupun peningkatan kemampuan sumber daya manusia agar tidak mudah menjadi korban manipulasi.

Melalui pembentukan Forkomsanda, Pemprov Jawa Tengah bersama BSSN berharap ketahanan siber daerah semakin kuat. Kolaborasi lintas instansi diharapkan mampu menciptakan sistem pemerintahan digital yang lebih aman, melindungi data pribadi masyarakat, serta menjaga keberlangsungan pelayanan publik. (*)

Pos terkait