SEMARANGUPDATE.COM – Kondisi sejumlah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Kota Semarang menjadi perhatian DPRD. Fasilitas yang seharusnya menunjang keselamatan pejalan kaki itu disebut mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan dari pemerintah kota.
Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Agus Riyanto Slamet, meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang tidak mengabaikan kondisi JPO yang mulai mengalami kerusakan.
Menurutnya, keluhan warga terkait fasilitas penyeberangan tersebut perlu segera ditindaklanjuti karena menyangkut keselamatan masyarakat.
Sorotan tersebut juga berkaitan dengan kondisi sejumlah JPO yang sempat menjadi perhatian publik, termasuk fasilitas penyeberangan di kawasan Srondol dan Pasar Bulu.
Agus menilai perawatan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan keselamatan warga semestinya menjadi salah satu prioritas pemerintah.
Ia mempertanyakan kebijakan pembangunan fasilitas publik yang dinilai belum mendesak ketika sejumlah infrastruktur penyeberangan justru membutuhkan perbaikan. Menurut Agus, anggaran pemerintah seharusnya turut diarahkan untuk memastikan fasilitas JPO tetap layak dan aman digunakan.
“Kita sangat prihatin dengan kondisi yang ada. Di satu sisi giat membangun taman yang belum terlalu dibutuhkan, tetapi di sisi lain banyak JPO dibiarkan rusak,” ujar Agus, Jumat 28 Agustus 2026
Agus menegaskan keberadaan JPO bukan hanya berkaitan dengan penataan atau estetika kota. Fasilitas tersebut memiliki fungsi utama membantu masyarakat menyeberang jalan dengan lebih aman. Karena itu, kerusakan pada lantai, atap, maupun bagian rangka harus segera mendapat perhatian.
Ia mengingatkan kerusakan yang dibiarkan berlarut-larut dapat meningkatkan risiko kecelakaan bagi warga yang menggunakan fasilitas tersebut. Pemerintah diminta melakukan pendataan sekaligus memastikan setiap JPO yang kondisinya tidak layak segera diperbaiki.
“Pemkot harus segera mendata dan memperbaiki JPO yang rusak agar aman dilalui. Jangan menunggu ada korban jiwa baru bertindak,” katanya.
Agus kemudian meminta Pemkot Semarang memanfaatkan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) untuk memasukkan kebutuhan perbaikan JPO. Langkah tersebut dinilai dapat mempercepat realisasi penanganan fasilitas yang mengalami kerusakan.
“Mumpung saat ini masuk pembahasan anggaran perubahan, kegiatan perbaikan JPO harus segera dimasukkan agar terealisasi di akhir tahun,” ucapnya.
Ia juga mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait segera mengambil langkah konkret.
Pemeliharaan fasilitas penyeberangan dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh agar masyarakat dapat menggunakan JPO dengan aman dan nyaman. (*)
