SEMARANGUPDATE.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong pembenahan sektor perhubungan melalui inovasi berbasis energi bersih dan digitalisasi.
Langkah tersebut mencakup pengoperasian taksi serta travel listrik, integrasi transportasi umum, hingga penerapan sistem pembayaran nontunai di terminal.
Berbagai inovasi itu ditujukan untuk menghadirkan sistem transportasi yang semakin modern, efisien, sekaligus lebih ramah lingkungan.
Transformasi tersebut resmi diluncurkan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam Grand Launching Transformasi Perhubungan Jawa Tengah 2026 di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Senin (24/8/2026).
Dalam kesempatan itu, Luthfi turut menjajal taksi listrik dengan berkeliling di sekitar Kantor Dinas Perhubungan Jawa Tengah. Ia menilai kendaraan listrik memberikan kenyamanan sekaligus dapat membantu menekan polusi dan ketergantungan terhadap energi fosil.
“Ini sangat nyaman sekali. Saya coba muter kantor (Dishub), argonya tinggal pencet, enggak ada suaranya, tidak polusi udara, dan menghemat energi fosil,” ujarnya.
Luthfi mengatakan, pemanfaatan energi terbarukan ke depan tidak hanya menyasar sektor transportasi. Pemprov Jawa Tengah juga mulai memasang panel surya di sejumlah gedung perkantoran sebagai bagian dari upaya mendorong pengembangan energi terbarukan dan ekonomi hijau.
Terkait rencana penggunaan kendaraan listrik untuk Bus Rapid Transit (BRT) di Jawa Tengah, Luthfi menyebut pengembangannya masih dalam tahap kajian.
Menurutnya, transformasi sektor perhubungan tidak cukup hanya dengan menghadirkan aplikasi atau teknologi baru. Setiap inovasi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mendukung mobilitas orang dan distribusi barang.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Arif Djatmiko mengatakan, peluncuran taksi listrik dan travel listrik merupakan salah satu dari delapan inovasi yang masuk dalam program Transformasi Perhubungan Jawa Tengah 2026.
Selain elektrifikasi kendaraan, pembenahan dilakukan melalui digitalisasi dan integrasi layanan transportasi. Salah satunya dengan menerapkan pembayaran nontunai atau cashless di Terminal Tipe B.
Uji coba sistem tersebut telah dilakukan di Terminal Sukoharjo. Ke depan, skema pembayaran nontunai ditargetkan diterapkan di 22 Terminal Tipe B yang dikelola Pemprov Jawa Tengah.
Penerapan sistem ini diharapkan membuat pembayaran langsung tercatat dalam kas daerah sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan terminal.
Dishub Jawa Tengah juga mengembangkan sistem digital untuk monitoring dan pengawasan operasional Terminal Tipe B. Sistem tersebut dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan terminal berbasis data, termasuk memantau kendaraan serta laporan operasional.
Transformasi turut menyasar layanan Trans Jateng melalui kerja sama dengan Gojek. Kolaborasi ini diarahkan untuk mempermudah integrasi perjalanan masyarakat, mulai dari layanan ojek daring menuju Trans Jateng hingga perjalanan lanjutan sebagai first mile dan last mile.
“Tahun depan kita akan membuat satu tiket antara Gojek dan Trans Jateng. Jadi first mile, last mile sudah tercakup semua,” kata Miko.
Berdasarkan data Dishub Jawa Tengah, jumlah pengguna Trans Jateng sepanjang 2025 mencapai sekitar 10 juta penumpang. Dari jumlah tersebut, sekitar 53 persen disebut merupakan masyarakat yang beralih dari kendaraan pribadi ke Trans Jateng.
Peralihan itu diperkirakan mampu menghemat biaya transportasi masyarakat hingga sekitar Rp50 miliar.
Pemprov Jawa Tengah juga terus memperluas pemanfaatan Kartu Multi Trip sebagai metode pembayaran Trans Jateng. Saat ini kartu tersebut telah digunakan pada satu koridor dan ditargetkan nantinya dapat diterapkan di seluruh tujuh koridor Trans Jateng. (*)
