SEMARANGUPDATE.COM — Penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di Jawa Tengah tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menyentuh persoalan lain yang dihadapi keluarga penerima, mulai dari pendidikan hingga akses pekerjaan dan peningkatan pendapatan.
Memasuki usia ke-81, Pemprov Jateng terus memperluas pendekatan tersebut. Rumah yang diperbaiki diharapkan menjadi tempat tinggal yang lebih sehat dan aman, sekaligus menjadi pintu masuk untuk memperkuat kondisi sosial dan ekonomi keluarga.
“Kita bantu tidak hanya rumahnya. Kalau anaknya ada yang putus sekolah, kita sekolahkan. Kalau butuh pekerjaan, bantuan sosialnya juga kita dorong,” kata Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menyalurkan bantuan perbaikan RTLH di Desa Gondang, Sragen pada 4 Maret 2026.
Komitmen tersebut berjalan beriringan dengan penanganan backlog perumahan di Jawa Tengah yang terus dilakukan secara masif.
Sepanjang 2025, sebanyak 274.514 unit backlog berhasil ditangani. Capaian itu membuat backlog perumahan turun dari 1.332.968 unit pada awal 2025 menjadi 1.058.454 unit pada awal 2026.
Penanganan kemudian dilanjutkan pada 2026. Hingga Triwulan II, sebanyak 65.449 unit backlog telah ditangani melalui berbagai sumber pembiayaan.
Di antaranya APBN melalui BSPS, Dana Desa, kementerian/lembaga, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, CSR, hingga Baznas.
Dari APBD Provinsi Jawa Tengah, realisasi penanganan hingga Triwulan II mencapai 1.625 unit dari target 5.231 unit.
Program tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintah lebih banyak melakukan peningkatan kualitas hunian yang sudah ditempati masyarakat dibandingkan membangun rumah baru.
Pada 2025, dari 17.510 unit yang ditangani melalui APBD Provinsi Jawa Tengah, sebanyak 17.170 unit merupakan peningkatan kualitas RTLH. Sementara pembangunan rumah baru tercatat sebanyak 340 unit.
Data awal 2026 juga menunjukkan persoalan terbesar berada pada aspek kelayakan hunian. Dari total 1.058.454 unit backlog, sebanyak 762.064 unit merupakan backlog kelayakan. Sementara backlog kepemilikan tercatat 296.390 unit.
Perbaikan RTLH menjadi penting karena dapat meringankan beban keluarga yang kesulitan membiayai perbaikan rumah secara mandiri.
Selain membuat tempat tinggal lebih sehat dan aman, program tersebut juga menjadi bagian dari intervensi pemerintah dalam menangani persoalan kemiskinan.
Namun, pemerintah menyadari bahwa rumah yang telah diperbaiki belum otomatis menyelesaikan seluruh persoalan keluarga.
Hal itu terlihat saat Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meninjau rumah Sailah (50), warga Desa Ayamputih, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen, yang mendapatkan bantuan RTLH.
Selain melihat kondisi rumah, Taj Yasin turut menggali keadaan ekonomi keluarga Sailah. Suaminya, Ade Suratman, masih bekerja sebagai pedagang cilok di Cirebon, sedangkan Sailah menjadi pembantu rumah tangga. Penghasilan keduanya masih terbatas.
Anak sulung mereka yang telah menyelesaikan pendidikan SMA juga belum memperoleh pekerjaan. Kondisi tersebut kemudian menjadi perhatian Taj Yasin.
Ia berupaya menghubungkan anak Sailah dengan sejumlah peluang kerja dan pengembangan keterampilan, seperti bursa kerja, pelatihan vokasi, magang, hingga peluang bekerja di Jepang apabila tersedia.
“Anaknya sudah lulus SMA. Kita coba link-kan (hubungkan) ke dunia usaha atau pekerjaan,” ujarnya.
Bagi Sailah, bantuan RTLH memberikan perubahan besar pada kondisi rumahnya. Hunian yang sebelumnya masih berlantai tanah dan dindingnya belum diplester kini menjadi lebih layak ditempati.
“Terima kasih banyak atas bantuannya. Rumah jadi bagus. Dulu rumah masih tanah, temboknya belum diplester. Sekarang sudah lebih layak,” tutur Sailah, 14 Juli 2026.
Cerita serupa disampaikan Hadi Mulyono, warga Kudus. Ia mengaku sudah lama memiliki keinginan untuk memperbaiki rumah, tetapi keterbatasan penghasilan membuat rencana tersebut selalu tertunda.
“Senang sekali dapat bantuan dari Gubernur Ahmad Luthfi. Dulu punya keinginan mau bangun atau perbaiki rumah ini, tetapi mengumpulkan uang dari dulu nggak cukup-cukup. Tertolong sekali dengan adanya bantuan dari Pak Luthfi ini,” ujar Hadi pada 29 Juni 2026.
Kisah Sailah dan Hadi menunjukkan manfaat langsung program RTLH bagi masyarakat berpenghasilan terbatas. Ketika biaya perbaikan rumah sulit dipenuhi secara mandiri, bantuan pemerintah dapat membuat hunian yang sebelumnya tidak layak menjadi lebih aman dan nyaman.
Meski demikian, pekerjaan rumah masih cukup besar. Hingga Triwulan II 2026, masih terdapat 993.005 unit backlog yang membutuhkan penanganan.
Karena itu, Pemprov Jateng tidak hanya dituntut mempercepat perbaikan hunian, tetapi juga memastikan bantuan tersebut mampu memberikan dampak jangka panjang bagi keluarga penerima.
Memasuki usia ke-81, penanganan RTLH menjadi bagian dari strategi Jawa Tengah dalam mengatasi kemiskinan secara menyeluruh.
Hunian yang layak merupakan kebutuhan dasar, namun keluarga di dalamnya juga membutuhkan akses pendidikan, pekerjaan, serta peluang untuk meningkatkan taraf hidup. (*)
