SEMARANGUPDATE.COM – Ketua DPRD Kota Semarang Kadar Lusman meminta agar pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada penataan kawasan kota, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di tingkat lingkungan.
Menurut politikus yang akrab disapa Pilus tersebut, pembangunan merupakan proses berkelanjutan yang harus mampu menjawab berbagai persoalan warga mulai dari tingkat RT, RW hingga kelurahan.
Ia menilai masih terdapat lingkungan permukiman yang belum memperoleh perhatian pembangunan secara merata. Padahal, warga yang telah menjalankan kewajibannya membayar pajak berhak mendapatkan fasilitas dan kondisi lingkungan yang layak.
“Pembangunan itu tidak cukup setahun-dua tahun, pasti berkelanjutan. Masalah itu semua munculnya dari bawah, dari lingkungan. Jadi dampaknya ke masyarakat seperti apa, itu yang harus dilihat. Jangan hanya menata kota saja, tapi lingkungan RT dan RW ditinggalkan!” tegas dia dalam diskusi publik bertajuk “Pembangunan Berwawasan Lingkungan” di Quest Hotel Semarang, Kamis 1 Oktober 2026.
Pilus juga mengungkapkan bahwa kepedulian masyarakat terhadap pembangunan di wilayahnya tidak sama. Sebagian warga aktif menyampaikan aspirasi dan mengawasi pembangunan, sedangkan sebagian lainnya cenderung tidak ikut terlibat.
“Komunikasikan saja kepada dewan, agar nanti kami teruskan ke Pemkot Semarang,” katanya.
Sementara itu, Plt. Kepala Bappeda Kota Semarang Sugeng Hartanto menyatakan Pemkot Semarang tetap berkomitmen menyusun pembangunan yang memperhatikan aspek lingkungan dan sejalan dengan visi-misi wali kota.
Meski demikian, Sugeng mengakui pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan di lapangan masih menjadi tantangan. Karena itu, Bappeda berharap anggota DPRD turut melakukan pengawasan secara langsung karena memiliki kedekatan dengan masyarakat di tingkat bawah.
Dari sisi akademis, Guru Besar Manajemen Lingkungan Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Prof. Sudharto P. Hadi turut menyoroti kondisi kawasan pesisir utara Semarang yang menghadapi persoalan lingkungan cukup serius.
Ia menyebut penurunan permukaan tanah atau land subsidence di kawasan pesisir Semarang saat ini berada pada kisaran 2 hingga 12 sentimeter per tahun. Kondisi tersebut antara lain dipengaruhi oleh tingginya beban bangunan dan pemanfaatan air tanah yang berlebihan.
“Laju penurunan tanah di pesisir ini makin ke timur makin dalam. Kawasan seperti Mangunharjo dan Trimulyo itu daya dukungnya sudah sangat menurun. Pembangunan di wilayah rawan seperti ini harus dikendalikan ketat melalui penyusunan RPJM. Mana yang boleh beralih fungsi dan mana yang wajib dikunci sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) itu batasnya harus tegas,” pungkas Prof. Sudharto. (*)
