SEMARANGUPDATE.COM – Komisi D DPRD Kota Semarang mengapresiasi keberadaan Sekolah Rakyat Rowosari (Sekolah Rakyat Terintegrasi 1) sebagai terobosan pemenuhan hak pendidikan bagi anak kurang mampu.
Apresiasi beserta sejumlah catatan evaluasi ini disampaikan dalam kunjungan kerja dewan ke lokasi sekolah pada Kamis (16/7/2026).
Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang, Mualim, menilai program ini merupakan wujud nyata kehadiran negara bagi kelompok rentan yang kesulitan mengakses pendidikan formal.
“Kami dari Komisi D DPRD Kota Semarang berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Beliau telah memberikan fasilitas sekolah rakyat di Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang,” ujar Mualim.
Sekolah ini tidak hanya menggratiskan biaya pendidikan jenjang SD hingga SMA, tetapi juga menanggung kebutuhan pangan harian, menyediakan asrama, hingga merancang penyaluran kerja bagi lulusannya.
Meski memuji kualitas fasilitas fisik bangunan, Mualim memberikan sejumlah catatan evaluasi. Pertama, ia mendorong digitalisasi ruang kelas menggunakan proyektor untuk modernisasi pembelajaran. Pihaknya juga berjanji akan mengkaji regulasi agar Pemkot Semarang dapat turut menyalurkan bantuan anggaran.
Kedua, Komisi D menyoroti minimnya Sumber Daya Manusia (SDM). Saat ini, ratusan siswa yang terdiri dari 270 murid baru (SD, SMP, SMA) dan 100 murid angkatan sebelumnya, hanya didampingi oleh sekitar 20 orang guru.
Merespons hal tersebut, Kepala Sekolah Rakyat Rowosari, Ridho Irwanto, mengakui adanya kekurangan tenaga pendidik, khususnya guru agama dan guru SD. Ia berharap segera ada penempatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai solusi.
Ketiga, dewan mendesak adanya pendampingan psikologis. Mengingat mayoritas siswa adalah yatim, piatu, atau dari keluarga sangat miskin, banyak dari mereka yang rentan mengalami homesick saat tinggal di asrama. Kehadiran psikolog profesional di sekolah dinilai krusial untuk menjaga kesehatan mental siswa secara berkala.
Sebagai langkah lanjutan, DPRD meminta pihak sekolah segera memperkuat koordinasi dengan lintas kementerian, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta Wali Kota Semarang agar pemenuhan fasilitas dan tenaga pendidik dapat segera terselesaikan secara menyeluruh. (*)
