SEMARANGUPDATE.COM – Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) terus mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH). Pada 2026, jumlah rumah yang mendapatkan bantuan dipastikan melampaui target setelah adanya tambahan dukungan anggaran dari APBD dan pemerintah pusat.
Awalnya, Disperkim menargetkan pembangunan dan rehabilitasi 1.000 rumah layak huni sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Namun, tambahan alokasi melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari pemerintah pusat membuat jumlah rumah yang ditangani meningkat menjadi 2.401 unit.
Kepala Disperkim Kota Semarang, Murni Ediati, mengatakan program RTLH menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Menurutnya, selama tiga tahun terakhir realisasi program tersebut selalu mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan.
“Dalam tiga tahun terakhir kami selalu memenuhi target pembangunan rumah layak huni yang rata-rata mencapai lebih dari 1.000 unit setiap tahun. Tahun 2026 sesuai RPJMD kami menargetkan 1.000 rumah sehat melalui APBD,” ujar Murni.
Murni yang akrab disapa Pipie menambahkan, besaran bantuan pembangunan rumah tahun ini juga mengalami kenaikan. Jika sebelumnya setiap unit memperoleh bantuan Rp20 juta, kini meningkat menjadi Rp30 juta hingga Rp35 juta per rumah.
“Kenaikan anggaran ini dilakukan karena harga material bangunan terus meningkat sehingga biaya pembangunan juga ikut menyesuaikan,” katanya.
Hingga semester pertama 2026, Disperkim telah memproses sekitar 600 usulan pembangunan dan rehabilitasi rumah. Sebanyak 105 unit telah selesai dikerjakan, sedangkan sisanya masih dalam tahap distribusi material.
“Mudah-mudahan seluruh pekerjaan yang sedang berjalan dapat diselesaikan paling lambat September mendatang,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Rumah Umum, Rumah Swadaya dan Pemakaman Disperkim Kota Semarang, Wiknya, mengungkapkan masih terdapat 2.445 rumah tidak layak huni di Kota Semarang. Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah seiring proses pendataan yang terus dilakukan.
“Saat ini masih ada 2.445 rumah tidak layak huni. Angka itu kemungkinan bertambah karena pendataan di lapangan masih berjalan sesuai kondisi terbaru,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dari target 1.000 unit yang dibiayai APBD pada tahun ini, sebanyak 756 rumah akan direhabilitasi, sedangkan 44 unit merupakan pembangunan rumah baru bagi warga yang telah memiliki lahan namun belum mampu membangun tempat tinggal yang layak.
“Tahun ini sekitar 756 rumah direhabilitasi, sedangkan pembangunan rumah baru sebanyak 44 unit. Untuk rumah baru, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp40 juta per unit,” katanya.
Selain itu, Disperkim terus bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui program Tuku Lemah Oleh Omah yang telah membantu sejumlah penghuni rumah susun memperoleh rumah permanen.
“Tahun lalu ada 21 penghuni rusunawa yang berhasil memiliki rumah melalui program provinsi. Sebagian mendapatkan rumah di wilayah Mranggen karena lokasi program disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” jelas Wiknya.
Disperkim juga menggandeng pengembang melalui penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) untuk mendukung penyediaan rumah layak huni.
Di sisi lain, usulan bantuan melalui program BSPS ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman membuahkan hasil dengan alokasi sebanyak 1.401 unit rumah bagi Kota Semarang.
“Dengan tambahan 1.401 unit dari program BSPS, jumlah rumah yang ditangani tahun ini dipastikan melampaui target awal 1.000 unit. Kami berharap semakin banyak warga yang bisa menempati rumah yang sehat, aman, dan layak huni,” pungkasnya. (*)
