SEMARANGUPDATE.COM – Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi teladan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak di Jawa Tengah.
Sebagai tindak lanjut, Taj Yasin telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), badan usaha milik daerah (BUMD), hingga rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendata kendaraan pegawai yang belum memenuhi kewajiban pajak.
Instruksi itu disampaikan Taj Yasin saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Sinergitas Kegiatan Penanganan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Kewilayahan di Hotel Mercure Solo, Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, gerakan pendataan dan peningkatan kepatuhan pajak kendaraan tersebut tidak hanya berlaku di lingkungan pemerintah provinsi, tetapi juga harus diterapkan di seluruh pemerintah kabupaten/kota.
Taj Yasin: ASN Harus Beri Contoh Sebelum Mengajak Masyarakat
Taj Yasin menegaskan, ASN sebagai pelayan masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan contoh nyata dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
Keteladanan aparatur dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Dengan demikian, ajakan kepada masyarakat untuk membayar pajak akan lebih efektif apabila dimulai dari kepatuhan para penyelenggara pemerintahan.
“ASN harus memberikan contoh yang baik supaya masyarakat lebih percaya bahwa ketika kita mengajak, kita harus memulai dari diri kita sendiri,” ujarnya.
Ia berharap seluruh ASN di Jawa Tengah dapat memastikan kendaraan yang dimiliki telah memenuhi kewajiban pembayaran PKB sebelum mendorong masyarakat melakukan hal serupa.
Kepatuhan Pajak Kendaraan Jateng Capai 57 Persen
Taj Yasin mengungkapkan, tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah saat ini mencapai 57 persen.
Capaian tersebut menempatkan Jawa Tengah pada posisi terbaik kedua secara nasional. Ia mengapresiasi masyarakat yang masih menunjukkan kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan.
Meski demikian, pemerintah daerah masih memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan angka kepatuhan tersebut sekaligus mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor perpajakan.
Bapenda Jateng Perkuat Penanganan Piutang Pajak Kendaraan
Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Tengah, Muhamad Masrofi, menjelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peran strategis.
Penerimaan dari sektor tersebut digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Namun, masih adanya kendaraan yang belum memenuhi kewajiban perpajakan menyebabkan terbentuknya piutang PKB yang membutuhkan penanganan serius, terencana, dan berkelanjutan.
Menurut Masrofi, pendekatan berbasis kewilayahan menjadi penting karena setiap daerah memiliki karakteristik, kondisi, dan potensi yang berbeda.
Pemerintah kabupaten/kota diharapkan mengambil peran aktif dalam penanganan piutang pajak kendaraan dengan memanfaatkan jaringan pemerintahan hingga tingkat desa.
Melalui sinergi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, penanganan piutang PKB diharapkan semakin efektif, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memperkuat pendapatan daerah Jawa Tengah. (*)
