SEMARANGUPDATE.COM – Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui pemaparan hasil riset terbaru dalam Dialog Nasional Makan Bergizi Gratis yang digelar di Hotel Gumaya, Semarang, kemarin.
Rektor Unwahas, Helmy Purwanto, menyampaikan hasil kajian bertajuk “Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)” dalam forum yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan nasional dan internasional.
Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama Pemerintah Kota Semarang, Milan Urban Food Policy Pact (MUFPP), Badan Gizi Nasional, dan Kementerian Luar Negeri.
Program ini juga merupakan bagian dari proyek internasional “Boosting school meals in ASEAN cities: from knowledge to action” yang berada dalam kerangka Cities Feeding The Future Initiative dan School Meals Coalition.
Dalam paparannya, Helmy menegaskan bahwa pemerintah daerah memegang peran kunci sebagai pelaksana utama kebijakan MBG di tingkat lokal. Ia menyebutkan, keberhasilan program sangat ditentukan oleh koordinasi lintas sektor, pemantauan status gizi, jaminan keamanan pangan, serta pengelolaan limbah yang berkelanjutan.
“Pemerintah daerah menjadi ujung tombak implementasi MBG. Tanpa koordinasi yang kuat, program ini sulit berjalan optimal,” ujarnya, dalam keterangannya, Senin (4/5/2026).
Hasil riset juga menunjukkan bahwa program MBG memberikan dampak luas, tidak hanya pada peningkatan gizi anak sekolah, tetapi juga pada aspek sosial-ekonomi. Di antaranya peningkatan permintaan produk pangan lokal, terbukanya peluang bagi UMKM, serta kontribusi nyata terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
Forum dialog ini turut menghadirkan perwakilan dari berbagai kota dan kabupaten anggota MUFPP yang berbagi pengalaman, tantangan, serta inovasi dalam pelaksanaan program makan bergizi di wilayah masing-masing.
Melalui kegiatan ini, para peserta diharapkan dapat memperkuat kolaborasi lintas negara dalam meningkatkan kualitas gizi anak sekolah dan kelompok rentan, sekaligus memperkokoh posisi Indonesia dalam kerja sama global di bidang ketahanan pangan dan gizi. (*)
