SEMARANGUPDATE.COM – Pemerintah Kota Semarang melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mulai menyusun langkah percepatan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
Upaya tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Semarang, Handi Priyanto, dengan melakukan identifikasi potensi penerimaan dari setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
Usai resmi menjabat sebagai Sekda definitif, Handi bergerak cepat mengonsolidasikan dinas-dinas yang memiliki kontribusi terhadap PAD.
Langkah awal yang dilakukan adalah memetakan sektor-sektor yang dinilai masih memiliki ruang untuk dioptimalkan guna memperkuat penerimaan daerah.
“Kami semalam itu rapat dengan dinas-dinas, memetakan mana saja yang bisa digenjot untuk meningkatkan PAD kita,” kata Handi ditemui di Oudetrap Kota Lama Semarang, Rabu, 20 Mei 2026.
Menurut Handi, peningkatan PAD membutuhkan pendekatan yang inovatif karena setiap jenis pajak memiliki karakter dan tantangan yang berbeda dalam pengelolaannya.
“Jadi, kita coba pilah satu per satu. Saya rasa peluang itu cukup terbuka besar manakala kita lakukan pemetaan sejak awal, kemudian kita siapkan rencana untuk berbuat apa sehingga secara bersama nanti kita akan lakukan upaya meningkatkan PAD,” jelasnya.
Salah satu sektor yang dinilai memiliki peluang besar untuk dioptimalkan adalah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), yang meliputi sektor makan dan minum, perhotelan, hiburan, parkir, hingga tenaga listrik.
Optimalisasi penerimaan di sektor ini akan didorong melalui pemanfaatan sistem digital.
Menurutnya, penerapan digitalisasi pada PBJT tidak akan menambah beban masyarakat karena pajak yang dibayarkan merupakan dana yang nantinya kembali kepada publik dalam bentuk pembangunan daerah.
“Tugas Bapenda di sini nanti bagaimana memastikan uang yang dibayarkan masyarakat bisa sampai ke kas daerah tanpa ada kebocoran,” terangnya.
Selain sektor pajak, Pemkot Semarang juga menyiapkan langkah perbaikan pada sistem retribusi pasar dan pedagang kaki lima (PKL) yang dikelola Dinas Perdagangan.
Sistem pembayaran nontunai atau cashless akan diterapkan sebagai upaya memperkuat transparansi dan menekan potensi kebocoran penerimaan.
“Rencana akan diterapkan pembayaran cashless dalam waktu dekat sehingga untuk meminimalisir kebocoran di pasar,” pungkasnya. (*)
