SEMARANGUPDATE.COM – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Mohammad Saleh turut mendampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, Bahlil Lahadalia, dalam kunjungan kerja ke Desa Hardimulyo, Kabupaten Purworejo, Jumat (19/6/2026).
Dalam agenda tersebut, Menteri Bahlil meresmikan Program Listrik Desa (Lisdes) dan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) sebagai bagian dari upaya pemerintah memperluas akses energi listrik bagi masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil.
Mohammad Saleh menegaskan dukungannya terhadap pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, ketersediaan listrik merupakan kebutuhan mendasar yang harus dapat diakses seluruh masyarakat tanpa terkecuali, termasuk warga yang tinggal di kawasan pedesaan.
“Kami sangat bersyukur masyarakat bisa menikmati listrik gratis dan bisa beraktivitas di malam hari tanpa harus nyalur listrik dari tetangga atau menggunakan senter lagi,” ungkap Ketua DPD Golkar Jateng tersebut.
Di sisi lain, Menteri Bahlil mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih terdapat sekitar 5.700 desa dan 4.400 dusun di Indonesia yang belum memperoleh layanan listrik secara memadai, meski Indonesia telah merdeka selama 80 tahun.
Ia menuturkan, kondisi tersebut menjadi salah satu fokus pemerintah untuk mempercepat pemerataan elektrifikasi melalui Program Lisdes yang kini terus diperluas ke berbagai daerah.
“Ide program pemerataan ini muncul ketika saya berdiskusi dengan Bapak Presiden. Saya sampaikan bahwa masih ada ribuan desa dan dusun yang belum ada listrik. Negara harus hadir untuk melayani seluruh rakyat,” kata Bahlil.
Bahlil juga mengaku memiliki kedekatan emosional dengan persoalan akses listrik.
Saat kecil di Papua, ia pernah merasakan hidup tanpa aliran listrik dan baru menikmatinya ketika duduk di kelas enam sekolah dasar.
“Saya juga lahir tidak ada listrik. Belajarnya pakai lampu pelita. Karena itu saya tahu betul bagaimana rasanya hidup tanpa listrik,” ujar Ketua Umum Partai Golkar tersebut.
Menurutnya, pemerataan listrik harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik yang tinggal di perkotaan, pedesaan, maupun wilayah terluar Indonesia.
Akses terhadap energi, lanjutnya, merupakan hak yang sama bagi seluruh warga negara.
Bahlil juga menepis anggapan bahwa persoalan elektrifikasi hanya terjadi di kawasan timur Indonesia. Ia menyebut masih ada sejumlah permukiman di Pulau Jawa yang belum mendapatkan layanan listrik secara optimal.
“Kita sering berpikir persoalan ini hanya terjadi di Papua atau wilayah timur. Faktanya, di Jawa pun masih ada dusun-dusun yang belum mendapatkan layanan listrik secara penuh,” ungkapnya. (*)
