SEMARANGUPDATE.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mempercepat rencana pengembangan 12 kawasan industri baru yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota. Proses realisasi kawasan tersebut kini memasuki tahap percepatan perizinan dengan target penyelesaian paling lambat dalam waktu 30 hari.
Sebanyak 12 daerah yang disiapkan untuk pengembangan kawasan industri meliputi Kabupaten Rembang, Demak, Kendal, Batang, Brebes, Cilacap, Banyumas, Kebumen, Semarang, Boyolali, Grobogan, serta Kota Semarang.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menyatakan pemerintah pusat berkomitmen mempercepat proses penerbitan izin bagi seluruh kawasan industri tersebut. Langkah ini sekaligus menindaklanjuti dorongan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang menginginkan hambatan perizinan investasi di daerah segera diselesaikan.
“Paling lama 30 hari. 12 Kawasan industri itu sudah disampaikan Pak Gubernur, ini lagi berproses, paling lambat 30 hari,” kata Todotua disela acara penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sekaligus pembentukan Desk Investasi, di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu, 11 November 2026.
Untuk mempercepat proses tersebut, pihaknya akan mengundang 12 pelaku usaha yang terlibat dalam pengembangan kawasan industri. Pertemuan itu bertujuan melakukan klarifikasi sekaligus menuntaskan berbagai persyaratan administrasi yang masih diperlukan.
Todotua menjelaskan, keberadaan kawasan industri merupakan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan daya tarik investasi. Selain memberikan kepastian ketersediaan lahan, kawasan terpadu juga memungkinkan investor memperoleh kemudahan dalam mengurus berbagai kebutuhan perizinan, baik bagi penanam modal domestik maupun asing.
Ia tidak menampik bahwa persoalan perizinan masih menjadi tantangan dalam pengembangan investasi. Terlebih, proyek berskala besar dan berisiko tinggi umumnya membutuhkan koordinasi serta persetujuan dari sejumlah kementerian dan lembaga.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah membentuk Desk Investasi sebagai wadah koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Layanan ini diharapkan mampu membantu menyelesaikan berbagai kendala, mulai dari administrasi perizinan, ketersediaan lahan, hingga kebutuhan infrastruktur pendukung.
“Kita juga berupaya menyelesaikan sumbatan-sumbatan daripada rencana investasi yang ada di daerah,” jelasnya.
Pembentukan Desk Investasi di Jawa Tengah merupakan yang keempat setelah sebelumnya hadir di Batam, Bali, dan Sumatera Utara.
Layanan yang berkantor di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah tersebut juga melayani wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur, dengan prioritas penanganan proyek investasi bernilai lebih dari Rp1 triliun.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa percepatan perizinan menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat.
Pemprov Jateng telah mengarahkan 12 kabupaten/kota untuk mempersiapkan potensi kawasan industri dengan luas minimal 50 hektare. Penentuan lokasi juga harus mengacu pada ketentuan tata ruang agar pengembangannya dapat berjalan sesuai perencanaan.
Kawasan-kawasan tersebut nantinya akan menjadi alternatif lokasi investasi yang ditawarkan kepada calon investor. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi diharapkan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi juga berkembang di berbagai daerah Jawa Tengah.
Selain menyiapkan lahan dan mempercepat perizinan, pemerintah provinsi turut mempersiapkan infrastruktur logistik untuk menunjang aktivitas industri. Sejumlah proyek yang direncanakan antara lain pembangunan dry port di Batang, penyediaan fasilitas pelabuhan di Kendal, serta revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
Ketersediaan infrastruktur tersebut dinilai menjadi faktor penting dalam memperlancar arus distribusi barang sekaligus mengurangi biaya operasional perusahaan.
Di sisi lain, Pemprov Jateng juga tengah mengawal sejumlah rencana penanaman modal berskala besar. Di antaranya investasi industri garmen senilai Rp4,6 triliun yang ditargetkan memulai pembangunan pada Desember 2026, ekspansi perusahaan asal Vietnam sebesar Rp2,9 triliun, serta rencana relokasi industri dari Tiongkok dengan nilai investasi Rp2,17 triliun.
Berdasarkan catatan DPMPTSP Jawa Tengah, nilai investasi yang terealisasi selama Januari hingga September 2026 mencapai Rp72,54 triliun. Capaian tersebut setara dengan 73,21 persen dari target tahunan sebesar Rp99,09 triliun.
Realisasi tersebut berasal dari 82.420 proyek dan berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 340.334 orang.
Adapun sepanjang Triwulan III 2026, investasi yang masuk ke Jawa Tengah tercatat sebesar Rp24 triliun. Angka tersebut mengalami peningkatan 16,78 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Dari capaian itu, sebanyak 26.431 proyek mampu menyerap 127.117 tenaga kerja. Pada periode yang sama, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tercatat mencapai 5,83 persen secara tahunan.
Ahmad Luthfi menyambut positif pembentukan Desk Investasi karena dinilai dapat memperkuat kepastian bagi pelaku usaha sekaligus menjadi sarana penyelesaian berbagai persoalan yang menghambat masuknya investasi.
“Desk nanti sebagai perwakilan pemerintah pusat dalam rangka mengatasi masalah-masalah investasi,” katanya.
Ia berharap kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah semakin solid sehingga proses pengembangan 12 kawasan industri baru dapat berjalan lebih cepat. Upaya tersebut juga diharapkan mampu menghadirkan pusat-pusat ekonomi baru, meningkatkan investasi, serta memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat Jawa Tengah. (*)
