SEMARANGUPDATE.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Bea Cukai memusnahkan 32.782.798 batang rokok ilegal dan 8.035,18 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA) hasil penindakan sepanjang 2025–2026.
Pemusnahan tersebut menjadi bagian dari upaya memberantas peredaran barang kena cukai ilegal sekaligus melindungi penerimaan negara.
Pemusnahan dilakukan di Halaman Gedung Gradhika, Kompleks Kantor Gubernuran Semarang, Kamis (12/11/2026).
Total nilai barang yang dimusnahkan diperkirakan mencapai Rp 49,28 miliar, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 32,60 miliar yang berhasil dicegah.
Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, Tri Harso Widirahmanto, mengatakan pemberantasan rokok ilegal membutuhkan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaku usaha, dan masyarakat.
Menurutnya, pengawasan dilakukan melalui operasi pasar, patroli darat, hingga pemeriksaan barang kiriman. Koordinasi juga diperkuat dengan 35 Satpol PP kabupaten/kota di Jawa Tengah serta Bea Cukai.
“Pemberantasan rokok ilegal harus dilakukan secara bersama-sama dan berkelanjutan,” tegas Tri Harso.
Satpol PP Jateng Perkuat Pengawasan dengan PANCEN JATENG
Untuk mempercepat deteksi peredaran rokok ilegal, Satpol PP Jawa Tengah mengembangkan inovasi PANCEN JATENG, sebuah sistem berbasis teknologi dan data yang mengintegrasikan informasi serta laporan masyarakat.
Melalui sistem tersebut, pengawasan diharapkan lebih proaktif dan preventif. Informasi yang masuk dapat menjadi dasar menentukan lokasi serta sasaran penindakan secara lebih cepat dan tepat.
Satpol PP juga mengukuhkan Duta Anti Rokok Ilegal yang berperan sebagai agen edukasi sekaligus membantu menyampaikan laporan dugaan peredaran rokok ilegal melalui PANCEN JATENG.
Ahmad Luthfi Instruksikan Penindakan Setiap Pekan
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pemberantasan rokok ilegal harus dilakukan secara konsisten, mulai dari proses produksi, distribusi hingga penjualan.
Ia meminta Satpol PP berkoordinasi dengan Polda Jawa Tengah dan Bea Cukai untuk mengawasi peredaran rokok ilegal, termasuk produk dengan pita cukai palsu.
“Setiap minggu harus ada penindakan. Caranya mulai dari produksi, distribusi hingga penjual. Pemakai tidak bisa dikenakan,” tegas Ahmad Luthfi.
Menurutnya, pengawasan harus diperkuat di seluruh kabupaten/kota dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Pemutusan mata rantai peredaran rokok ilegal dinilai menjadi langkah penting dalam penegakan hukum.
Ahmad Luthfi juga berharap pemberantasan rokok ilegal dapat meningkatkan penerimaan daerah melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Ia menargetkan warung-warung di Jawa Tengah tidak lagi menjual rokok ilegal sehingga pelaku usaha yang taat aturan dapat terlindungi dan penerimaan negara tetap terjaga.
Pemprov Jateng pun mengajak masyarakat tidak membeli, menjual, maupun mengedarkan rokok ilegal. Masyarakat yang menemukan indikasi peredaran diminta segera melaporkannya melalui mekanisme PANCEN JATENG. (*)
