SEMARANGUPDATE.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Semarang menggelar audiensi dengan pimpinan DPRD Kota Semarang, Suharsono dari Fraksi PKS.
Dalam pertemuan tersebut, HMI menyerahkan kajian kritis berbasis data sekaligus mendesak adanya langkah nyata, bukan sekadar janji atau klarifikasi normatif terkait persoalan tata kelola Pemerintah Kota Semarang.
Kajian yang diberi judul “Penguatan Kolaborasi Multi-Aktor dalam Mendorong Integritas Pemerintah Kota Semarang” itu disusun secara kolektif oleh pengurus HMI Cabang Semarang, dengan mengacu pada data, regulasi, serta temuan di lapangan.
Ketua Umum HMI Cabang Semarang, Nabil Mualif, menegaskan bahwa audiensi tersebut bukan sekadar menyampaikan aspirasi biasa, melainkan bentuk penagihan tanggung jawab kepada pemerintah daerah.
“Kita bukan menyampaikan keluhan, kami menagih atas tanggung jawab yang selama ini diabaikan Pemerintah Kota Semarang”.
Sementara itu, Kepala Bidang Politik Demokrasi HMI Cabang Semarang, Thoriq Zhafar, menekankan pentingnya peran DPRD sebagai pengawas jalannya pemerintahan dan pembuat kebijakan.
“DPRD seharusnya menjadi garda terdepan demokrasi perwakilan Masyarakat dengan Fungsi Pengawasan dan Legislasi yang kuat dalam mengawal implementasi roda Pemerintahan Kota Semarang” ujar Thoriq Zhafar Kabid Politik Demokrasi HMI Cabanh Semarang
Menanggapi hal tersebut, Suharsono menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif mahasiswa yang dinilai sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial dalam demokrasi.
“Saya menyambut baik penyampaian Kajian dari teman-teman HMI sebagai bentuk langkah Check and Balance dari Mahasiswa”
Melalui audiensi ini, HMI Cabang Semarang juga mendesak DPRD Kota Semarang untuk segera melakukan audit terhadap Pemerintah Kota Semarang, sebagai upaya menjaga kualitas tata kelola serta citra Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah. (*)
