SEMARANGUPDATE.COM – Pemerintah Kota Semarang terus memperkuat upaya pengendalian banjir dan genangan dengan mendorong penanganan yang terintegrasi antarlevel pemerintahan, mulai dari pusat, provinsi, hingga pemerintah kota.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan sistem pengelolaan air berjalan lebih efektif dan saling terhubung.
Percepatan koordinasi ini semakin menjadi fokus setelah peristiwa banjir bandang yang melanda kawasan Ngaliyan pada Jumat malam, 15 Mei 2026.
Kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi penting bagi pemerintah dalam memperbaiki sistem drainase dan pengelolaan wilayah aliran air.
Berdasarkan hasil penelusuran awal, banjir dipicu tingginya curah hujan di kawasan hulu yang menyebabkan Sungai Silandak meluap setinggi sekitar 1–2 meter.
Luapan air membawa endapan lumpur dan mengakibatkan kerusakan pada sejumlah infrastruktur, termasuk akses jalan lingkungan di wilayah Purwoyoso, tepatnya Jalan Sriyatno.
Alih fungsi lahan di wilayah atas serta kapasitas drainase yang belum mampu menampung debit air besar turut disebut sebagai faktor yang memperparah kondisi tersebut.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang Murni Ediati memaparkan bahwa penanganan sistem air perkotaan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus terintegrasi dari hulu hingga hilir.
“Sistem air di Kota Semarang ini mencakup jaringan yang luas dan kewenangannya terbagi. Sungai dan drainase primer berada di bawah BBWS (Pemerintah Pusat), drainase sekunder dikelola oleh DPU, sedangkan kami di Disperkim bertanggung jawab penuh pada pemeliharaan dan peningkatan drainase tersier atau lingkungan,” ujar Murni Ediati, Selasa 26 Mei 2026.
Berdasarkan kajian terbaru, luas wilayah yang masih terdampak genangan di Kota Semarang tercatat mencapai sekitar 257 hektare.
Penyebab genangan dinilai cukup beragam, mulai dari sedimentasi saluran, keterbatasan daya tampung drainase, persoalan keterhubungan antarsaluran (inlet), perbedaan elevasi kawasan, hingga dampak kenaikan muka air laut atau rob.
Murni menambahkan, keberhasilan dalam memangkas titik-titik genangan ini sangat bergantung pada sinkronisasi program antar-instansi serta partisipasi aktif dari masyarakat.
“Kami di Disperkim terus memastikan drainase di permukiman warga terhubung dengan baik ke saluran sekunder dan primer. Namun, upaya teknis ini akan sia-sia tanpa adanya kesadaran warga. Langkah sederhana seperti menjaga saluran lingkungan bebas dari sampah dan rutin melakukan kerja bakti pembersihan saluran memiliki dampak yang sangat besar dalam mencegah genangan,” urai Murni.
Sebagai langkah lanjutan, Pemkot Semarang bersama para pemangku kepentingan telah menyiapkan strategi penanganan terpadu yang mencakup pemetaan titik genangan prioritas, penguatan konektivitas drainase dari lingkungan hingga sungai utama, normalisasi saluran secara berkala, peningkatan area resapan air, edukasi publik, serta penerapan konsep Zero Delta Q agar pembangunan baru tidak menambah beban aliran ke wilayah hilir.
Pemkot juga mengimbau masyarakat tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem dengan memantau informasi dari BMKG dan memanfaatkan layanan kedaruratan BPBD Kota Semarang apabila terjadi kondisi darurat.
Melalui penguatan kolaborasi lintas sektor tersebut, Kota Semarang optimistis dapat meningkatkan ketahanan terhadap risiko banjir secara bertahap dan berkelanjutan. (*)
