SEMARANGUPDATE.COM — Pemerintah mulai melakukan penanganan bertahap pascajebolnya tanggul Sungai Plumbon di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang.
Penanganan tidak hanya difokuskan pada kondisi darurat, tetapi juga disiapkan solusi jangka panjang untuk mencegah banjir kembali terjadi.
Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana.
Sejumlah langkah yang disiapkan meliputi normalisasi sungai, pembangunan hunian sementara, hingga pembebasan lahan untuk pelebaran sungai.
Kepala BNPB, Suharyanto, mengatakan kondisi banjir di sejumlah wilayah Kota Semarang saat ini mulai terkendali.
Penanganan darurat juga telah dilakukan dengan menutup sementara titik tanggul yang jebol agar air tidak kembali meluap ke permukiman warga.
“BBWS sudah mengambil langkah darurat untuk menutup sumber banjir. Setelah ini akan dilakukan penanganan permanen agar kejadian serupa tidak kembali terulang,” ujar Suharyanto saat meninjau lokasi banjir di Semarang, Selasa (19/5).
Ia menjelaskan, pemerintah juga telah menyiapkan langkah lanjutan berupa normalisasi dan pelebaran Sungai Plumbon.
Program tersebut akan dibarengi dengan pembebasan lahan di sepanjang bantaran sungai guna memperbesar kapasitas aliran air.
“Pemprov Jawa Tengah dan Pemkot Semarang bekerja sama dengan BBWS akan membebaskan lahan agar sungai bisa dilebarkan sehingga risiko banjir ke depan bisa diminimalisir,” katanya.
Selain penanganan fisik infrastruktur, pemerintah juga memastikan kebutuhan dasar warga terdampak tetap terpenuhi.
Bantuan berupa makanan, air bersih, pakaian, dan kebutuhan harian lainnya terus disalurkan kepada warga terdampak banjir.
“Kebutuhan masyarakat terdampak menjadi prioritas. Kalau masih kurang nanti akan kami tambah,” tegas Suharyanto.
BNPB juga menyiapkan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi warga yang rumahnya dinilai tidak lagi aman ditempati.
Sementara warga yang memilih tinggal bersama keluarga atau kerabat akan menerima bantuan dana hunian sebesar Rp600 ribu per bulan per kepala keluarga hingga hunian tetap tersedia.
“Nanti warga yang tidak memilih huntara akan mendapat bantuan Rp600 ribu per bulan sampai hunian tetap selesai,” jelasnya.
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyebut total terdapat 333 kepala keluarga atau sekitar 1.252 jiwa yang terdampak banjir di wilayah Kecamatan Tugu, Ngaliyan, dan Semarang Barat.
Ia mengapresiasi respons cepat petugas gabungan dari BPBD, DPU, Damkar, hingga BBWS yang langsung bergerak melakukan pembersihan pascabanjir.
“Proses pembersihan berjalan cepat. Lumpur di sebagian besar wilayah sudah mulai teratasi dan warga perlahan mulai kembali ke rumah,” ujarnya.
Meski demikian, Pemkot Semarang masih fokus memastikan rumah warga benar-benar aman dan layak dihuni kembali, termasuk mengecek kondisi peralatan rumah tangga yang sempat terendam banjir.
Selain itu, pemerintah kota juga mulai mendata kebutuhan hunian sementara maupun relokasi permanen bagi warga yang tinggal di kawasan rawan banjir.
“Kami akan rapat koordinasi untuk memastikan berapa rumah yang benar-benar harus direlokasi dan bagaimana penanganannya,” katanya.
Sementara itu, Kepala BBWS Pemali-Juana, Sudarto, mengatakan Sungai Plumbon saat ini sudah tidak mampu menampung debit air akibat kapasitas sungai yang menyempit serta kerusakan di wilayah hulu.
Karena itu, solusi yang disiapkan tidak hanya berupa normalisasi sungai, tetapi juga pelebaran alur sungai dari sekitar 10 meter menjadi 25 meter agar daya tampung air meningkat.
“Tidak cukup hanya normalisasi, sungai harus dilebarkan agar kapasitas aliran air meningkat,” ujarnya.
BBWS mencatat sejak 2024 telah dilakukan pembebasan terhadap 92 bidang tanah dari total sekitar 318 bidang yang dibutuhkan untuk proyek pelebaran sungai.
Sisanya akan kembali diajukan melalui anggaran pemerintah pusat.
Sudarto menambahkan, Sungai Plumbon telah mengalami tujuh kali banjir besar dengan total 18 titik tanggul jebol dalam beberapa tahun terakhir.
“Ini menjadi bukti bahwa penanganan permanen harus segera dilakukan,” tegasnya.
Adapun panjang Sungai Plumbon yang direncanakan untuk dinormalisasi mencapai sekitar 22 kilometer dengan fokus penanganan pada 18 titik tanggul yang rawan jebol dan limpasan air. (*)
