SEMARANGUPDATE.COM — Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menegaskan pentingnya kerja sama lintas kewenangan dalam upaya penanganan banjir dan genangan di Kota Semarang.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kota dinilai menjadi kunci untuk menyelesaikan persoalan banjir secara menyeluruh.
Penguatan koordinasi tersebut semakin menjadi perhatian setelah banjir bandang melanda kawasan Ngaliyan pada 15 Mei 2026 lalu.
Menurut Agustina, sistem aliran air di Kota Semarang saling terhubung dari wilayah hulu hingga hilir sehingga penanganannya tidak dapat dilakukan secara terpisah.
“Penanganan banjir dan genangan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak. Sungai, drainase primer, sekunder, sampai drainase lingkungan semuanya saling berkaitan sehingga harus ditangani bersama-sama,” ujar Agustina.
Ia menjelaskan, banjir bandang di wilayah Ngaliyan dipicu curah hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur kawasan Semarang atas sejak Jumat sore.
Kondisi itu menyebabkan peningkatan debit air dari daerah perbukitan menuju Sungai Silandak.
“Air kiriman dari kawasan hulu menyebabkan volume Sungai Silandak melampaui kapasitasnya sehingga meluap ke permukiman warga,” katanya.
Agustina menyebut, genangan air di sejumlah titik mencapai ketinggian sekitar satu hingga dua meter.
Derasnya arus air juga membawa lumpur dan material lain yang berdampak pada kerusakan infrastruktur lingkungan, termasuk jalan kampung di kawasan Purwoyoso, tepatnya di Jalan Sriyatno.
“Luapan air yang sangat deras membawa lumpur dan material lainnya sehingga menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur lingkungan,” jelasnya.
Menurutnya, banjir di Kota Semarang dipengaruhi berbagai faktor. Selain hujan ekstrem, berkurangnya daerah resapan akibat alih fungsi lahan di kawasan atas turut meningkatkan limpasan air ke wilayah hilir.
“Ketika daerah resapan semakin berkurang, air hujan yang turun tidak bisa terserap secara maksimal dan akhirnya langsung mengalir ke sungai maupun drainase,” ujarnya.
Ia menambahkan, kapasitas dan konektivitas drainase di sejumlah wilayah juga masih perlu diperkuat agar aliran air lebih optimal saat hujan deras.
Berdasarkan hasil kajian penanganan genangan, lanjut Agustina, terdapat sejumlah persoalan utama penyebab genangan di Kota Semarang, seperti sedimentasi saluran, keterbatasan kapasitas drainase, luapan sungai saat curah hujan tinggi, hingga persoalan inlet dan konektivitas antar saluran.
“Ada juga faktor perbedaan elevasi wilayah serta pengaruh kenaikan muka air laut yang masih menjadi tantangan bagi Kota Semarang, terutama kawasan pesisir,” katanya.
Ia mengungkapkan, luas genangan yang teridentifikasi di Kota Semarang mencapai sekitar 257 hektare sehingga membutuhkan penanganan bertahap dan berkelanjutan.
“Karena cakupannya cukup luas, maka penanganannya dilakukan secara bertahap berdasarkan prioritas lokasi genangan,” ujarnya.
Dalam penanganan banjir dan genangan, masing-masing instansi memiliki peran berbeda. Pemerintah pusat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) bertanggung jawab terhadap sungai dan drainase primer, Dinas Pekerjaan Umum (DPU) menangani drainase sekunder, sedangkan Disperkim fokus pada drainase lingkungan atau tersier.
“Kolaborasi antar instansi menjadi sangat penting agar penanganan dari hulu sampai hilir bisa berjalan sinkron,” tegasnya.
Selain pembangunan infrastruktur dan normalisasi saluran, Agustina juga mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan, terutama saluran drainase.
“Kesadaran masyarakat sangat menentukan keberhasilan penanganan banjir. Hal sederhana seperti membersihkan saluran secara rutin dan tidak membuang sampah ke drainase bisa memberikan dampak besar,” katanya.
Ke depan, Pemerintah Kota Semarang bersama berbagai pihak akan terus memperkuat langkah penanganan terpadu, mulai dari peningkatan konektivitas drainase, normalisasi sungai, pemeliharaan saluran rutin, penambahan kapasitas tampungan air, hingga penguatan kawasan resapan.
Pemerintah juga mendorong penerapan konsep pengendalian limpasan air atau Zero Delta Q pada pembangunan kawasan baru agar debit limpasan tidak semakin membebani sistem drainase kota.
“Kami berharap melalui sinergi pemerintah dan masyarakat, ketahanan Kota Semarang terhadap banjir dan genangan dapat terus meningkat secara bertahap dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*)
