SEMARANGUPDATE.COM – DPRD Kota Semarang memberikan perhatian terhadap tingginya temuan kasus HIV di wilayah Kota Semarang. Selain itu, dewan juga menerima laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas berisiko di salah satu rumah kos di kawasan Pleburan yang disebut menjadi tempat berkumpul komunitas tertentu.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang, hingga Mei 2026 tercatat sebanyak 240 kasus HIV baru ditemukan. Angka tersebut diperoleh dari hasil perluasan layanan skrining dan deteksi dini yang dilakukan di berbagai fasilitas kesehatan.
Anggota Komisi D DPRD Kota Semarang, Siti Roika, menilai kondisi tersebut harus menjadi perhatian bersama.
Menurutnya, meningkatnya temuan kasus perlu direspons dengan langkah pencegahan yang lebih masif, terutama menyasar kalangan remaja, mahasiswa, serta masyarakat usia produktif.
“Berdasarkan informasi yang kami terima, sebagian kasus berasal dari warga luar daerah yang tinggal di Semarang untuk bekerja maupun kuliah. Karena itu pendekatan edukasi dan pembinaan harus diperkuat agar perilaku berisiko dapat dicegah sejak awal,” ujar Roika.
Data Dinkes menunjukkan kelompok dengan persentase temuan tertinggi berasal dari laki-laki yang berhubungan seksual dengan laki-laki (LSL) sebesar 44 persen.
Temuan lainnya berasal dari pasien Tuberkulosis (TBC) 12 persen, pasangan berisiko tinggi 11 persen, populasi umum 11 persen, pasien Infeksi Menular Seksual (IMS) 9 persen, pelanggan pekerja seks 5 persen, serta wanita pekerja seks sebesar 2 persen.
Roika menegaskan upaya pengendalian HIV membutuhkan keterlibatan banyak pihak, tidak hanya Dinas Kesehatan.
Menurutnya, instansi lain juga perlu berperan dalam memperkuat pembinaan keluarga dan remaja sebagai langkah preventif.
“Basis pencegahan sebenarnya ada di keluarga. Karena itu program pembinaan remaja, edukasi kesehatan reproduksi, dan penguatan karakter harus dilakukan secara berkelanjutan oleh berbagai instansi terkait,” katanya.
Politikus yang akrab disapa Ika itu juga mengungkapkan adanya laporan warga mengenai dugaan aktivitas berisiko di sebuah rumah kos di kawasan Pleburan.
Ia menekankan bahwa informasi tersebut perlu diverifikasi oleh pihak berwenang agar tidak menimbulkan stigma terhadap kelompok tertentu sekaligus memastikan penanganan dilakukan berdasarkan data yang valid.
“Kami menerima laporan dari masyarakat dan tentu akan kami komunikasikan dengan pihak terkait. Yang terpenting adalah bagaimana langkah mitigasi dilakukan secara tepat dan berbasis data,” ujarnya.
Menurutnya, penanganan HIV tidak cukup hanya mengandalkan layanan pengobatan. Edukasi, pengawasan lingkungan, serta peningkatan kesadaran masyarakat mengenai perilaku hidup sehat juga harus terus diperkuat.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, M. Abdul Hakam, menjelaskan bahwa meningkatnya jumlah kasus yang ditemukan tidak selalu berarti terjadi lonjakan penularan baru.
Temuan tersebut juga dipengaruhi oleh semakin luasnya cakupan skrining dan deteksi dini yang dilakukan pemerintah.
“Kenaikan temuan kasus terjadi karena kami semakin masif melakukan skrining HIV di fasilitas kesehatan maupun pada kelompok masyarakat yang memiliki faktor risiko. Dengan deteksi dini, pasien bisa segera mendapatkan pendampingan dan pengobatan,” jelas Hakam.
Menurutnya, strategi skrining menjadi bagian penting dalam pengendalian HIV karena membantu menemukan kasus yang sebelumnya belum terdeteksi.
Dinkes Kota Semarang terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan pemeriksaan HIV secara sukarela dan tidak ragu berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. (*)
