SEMARANGUPDATE.COM — Pemerintah menyiapkan langkah penanganan darurat hingga solusi jangka panjang menyusul jebolnya tanggul Sungai Plumbon di Kelurahan Mangkang Kulon, Kecamatan Tugu, Kota Semarang.
Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).
Kepala BNPB Suharyanto menyampaikan hal itu saat melakukan peninjauan lokasi sekaligus rapat terbatas bersama Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Sekda Jawa Tengah Sumarno, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, dan Kepala BBWS Pemali-Juana Sudarto di Semarang, Selasa (19/5/2026).
Suharyanto menjelaskan, kondisi banjir saat ini sudah tertangani dan genangan air telah surut. BBWS Pemali-Juana juga telah mengambil tindakan darurat dengan menutup titik sumber banjir.
Penanganan sementara terhadap tanggul yang jebol sudah dilakukan dan selanjutnya akan dibangun secara permanen.
“Pemprov Jateng dan Pemkot Semarang bekerja sama dengan BBWS akan membebaskan lahan agar sungai bisa dilebarkan sehingga kejadian serupa tidak terulang lagi di tempat yang sama,” katanya.
Ia menambahkan, masyarakat terdampak bencana telah memperoleh penanganan yang memadai. Warga yang mengungsi di rumah kerabat juga disebut telah terpenuhi kebutuhan dasarnya.
“Pemprov Jateng dan Pemkot sudah memberikan bantuan. Kami juga secara simbolis memberikan bantuan awal untuk kebutuhan dasar seperti makanan, minuman, air bersih dan sebagainya. Nanti kalau kurang akan kita tambah,” ujarnya.
Setelah pemenuhan kebutuhan dasar, pemerintah akan mempersiapkan hunian bagi warga terdampak.
Usai rapat tersebut, Pemkot Semarang akan menentukan lokasi serta menghitung kebutuhan pembangunan hunian sementara (huntara) yang nantinya dibangun BNPB, sebagaimana yang telah diterapkan di sejumlah daerah lain di Jawa Tengah.
Sementara warga yang memilih tidak tinggal di huntara akan didata untuk menerima bantuan sebesar Rp600 ribu per bulan hingga hunian tetap tersedia.
“Baru kemudian dipikirkan soal hunian tetap, khususnya bagi masyarakat yang sudah tidak bisa tinggal di tempat semula, karena berpotensi terdampak bencana serupa,” jelas Suharyanto.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan, Pemprov Jateng telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan bencana mulai tingkat desa hingga provinsi.
Saat bencana terjadi, seluruh organisasi perangkat daerah langsung bergerak cepat sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
“Seperti yang hari ini dilakukan di sekitar Sungai Plumbon. Dinas Kesehatan sudah turun ke lokasi melalui program Speling, kemudian Dinas Ketahanan Pangan turun memberikan bantuan bahan pokok penting, Dinas PUPR memberikan bantuan alat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi juga menyerahkan bantuan simbolis dari Pemprov Jateng dengan total nilai Rp124 juta.
Bantuan tersebut meliputi logistik makanan dan nonmakanan senilai Rp10,096 juta dari BPBD, bantuan logistik senilai Rp73,039 juta dari Dinas Sosial, bantuan 1 ton beras dan 500 bungkus mi mocaf senilai Rp15,75 juta dari Dinas Ketahanan Pangan, paket obat-obatan senilai Rp11,77 juta serta layanan dokter spesialis keliling (Speling) dari Dinas Kesehatan, hingga bantuan tas dan perlengkapan sekolah senilai Rp13,35 juta dari Dinas Pendidikan. (*)
