SEMARANGUPDATE.COM – Komisi B DPRD Kota Semarang meminta Pemerintah Kota Semarang mempercepat proses penyertaan aset tanah atau inbreng kepada PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW).
Berdasarkan hasil kajian dan verifikasi, terdapat lahan seluas kurang lebih 15 hektare yang dinilai telah memenuhi persyaratan fisik untuk memasuki tahap penilaian aset.
Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Widodo, mengatakan penyertaan aset tersebut menjadi peluang bagi Pemkot Semarang untuk memiliki saham di perusahaan pengelola kawasan industri tersebut.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan keuntungan jangka panjang bagi daerah melalui penerimaan dividen yang berpotensi menambah pendapatan asli daerah (PAD).
Joko menjelaskan, Pemkot Semarang memiliki 18 bidang tanah yang telah melalui pemeriksaan fisik dan pengecekan dokumen kepemilikan.
Namun, hasil verifikasi menunjukkan belum semua lahan bisa dimanfaatkan sebagai penyertaan modal karena terdapat sejumlah bidang yang terkendala aturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD).
“Lahan yang secara fisik sudah clear adalah seluas 15 hektar dari total 18 bidang yang dimiliki. Beberapa bidang lainnya terbentur regulasi Lahan Sawah Dilindungi (LSD),” tegas Joko Widodo, Kamis (12/11/2026).
Dari hasil pemeriksaan tersebut, lahan seluas 15 hektare menjadi aset yang diprioritaskan untuk melanjutkan proses inbreng.
Meski demikian, statusnya belum resmi menjadi bagian dari modal Pemkot Semarang di KIW karena masih membutuhkan sejumlah tahapan administrasi dan penilaian.
Salah satu tahapan penting yang harus diselesaikan adalah menentukan nilai ekonomis tanah melalui penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) independen.
Hasil appraisal tersebut nantinya menjadi dasar untuk menghitung besaran penyertaan modal sekaligus menentukan potensi porsi saham yang dapat dimiliki pemerintah kota.
Joko berharap proses penilaian tidak memerlukan waktu terlalu lama agar tahapan selanjutnya bisa segera berjalan. Menurutnya, kepastian nilai aset diperlukan sebelum pemerintah kota melanjutkan pembahasan administrasi dan regulasi penyertaan modal.
“Kita terus mendorong agar proses penilaian oleh KJPP ini bisa segera tuntas sehingga tahapan regulasi administrasi berikutnya dapat diselesaikan dengan cepat,” ujarnya.
Kendala LSD Batasi Pemanfaatan Aset Tanah
Status Lahan Sawah Dilindungi menjadi salah satu persoalan yang harus diselesaikan dalam rencana penyertaan modal tersebut. Ketentuan ini berkaitan dengan upaya menjaga keberadaan lahan pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan.
Karena itu, pemerintah kota tidak bisa serta-merta mengalihkan seluruh aset tanah yang dimiliki untuk kepentingan pengembangan kawasan industri. Setiap bidang harus dipastikan sesuai dengan peruntukan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dari 18 bidang tanah yang telah diverifikasi, hanya aset yang memenuhi persyaratan yang dapat diteruskan ke tahap penilaian.
Kepastian status lahan juga diperlukan untuk menghindari persoalan hukum maupun administrasi setelah penyertaan modal direalisasikan.
Komisi B Awasi Penilaian Aset oleh KJPP
Kajian rencana investasi tersebut dikoordinasikan Bagian Perekonomian Pemkot Semarang bersama tim penasihat investasi daerah.
Sementara itu, Komisi B DPRD Kota Semarang menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan seluruh proses berlangsung sesuai aturan.
Joko menegaskan, penilaian aset harus dilakukan secara independen dan mencerminkan harga pasar yang wajar. Hal ini penting karena nilai tanah akan menjadi dasar dalam menentukan besaran saham yang berhak diperoleh Pemkot Semarang.
Menurutnya, perhitungan yang tidak tepat berpotensi membuat porsi kepemilikan saham pemerintah kota tidak sebanding dengan nilai ekonomi aset yang diserahkan.
Oleh sebab itu, seluruh proses harus didukung kajian yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Selain appraisal, masih terdapat sejumlah persyaratan administrasi dan persetujuan yang harus dipenuhi sebelum penyertaan modal dapat dilaksanakan.
Peluang Pemkot Semarang Masuk sebagai Pemegang Saham KIW
Komisi B juga mencermati struktur kepemilikan saham PT Kawasan Industri Wijayakusuma sebagai bahan pertimbangan dalam mendorong investasi tersebut. Saat ini, kepemilikan saham perusahaan masih didominasi PT Danareksa (Persero).
Berdasarkan informasi perusahaan, PT Danareksa memiliki sekitar 85,86 persen saham KIW.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menguasai 11,67 persen dan Pemerintah Kabupaten Cilacap sebesar 2,46 persen. Pemerintah Republik Indonesia juga tercatat memiliki satu saham Seri A Dwiwarna.
Joko melihat komposisi tersebut membuka peluang bagi Pemkot Semarang untuk turut menjadi pemegang saham melalui skema penyertaan aset tanah.
Ia juga menyebut potensi dividen sekitar Rp80 miliar pada tahun anggaran 2025 sebagai gambaran keuntungan yang dapat dihasilkan dari investasi di kawasan industri tersebut.
Meski begitu, besaran dividen yang nantinya diterima Pemkot Semarang tidak otomatis mencapai angka tersebut.
Penerimaannya akan ditentukan oleh nilai modal yang disertakan, persentase kepemilikan saham, kondisi keuangan perusahaan, serta kebijakan pembagian laba.
Pemkot Semarang Bidik Dividen Mulai Akhir 2027
Joko berharap lahan seluas 15 hektare yang siap diproses dapat memberikan nilai investasi yang optimal bagi Pemkot Semarang. Kualitas lokasi dan kesiapan pengembangan tanah menjadi sejumlah faktor yang akan memengaruhi nilai ekonomis aset tersebut.
Apabila penilaian KJPP dapat diselesaikan sesuai jadwal, pemerintah kota diharapkan segera melanjutkan tahapan administrasi dan persetujuan penyertaan modal.
Komisi B pun memasang target agar Pemkot Semarang mulai merasakan manfaat finansial dari kepemilikan saham KIW pada penghujung 2027.
“Dengan penyertaan lahan 15 hektar yang berkualitas dan siap kembang, kita berharap Pemkot Semarang mendapatkan porsi saham yang signifikan. Jika hasil appraisal KJPP keluar tepat waktu dan administrasi lancar, kita targetkan akhir tahun 2027 Pemkot Semarang sudah mulai menerima dividen,” pungkasnya.
Kendati demikian, target penerimaan dividen pada akhir 2027 masih bergantung pada penyelesaian seluruh proses penyertaan modal dan keputusan pembagian laba oleh perusahaan.
Dengan demikian, penerimaan tersebut belum dapat dipastikan sebelum seluruh persyaratan investasi terpenuhi.
Inbreng Aset Jadi Upaya Optimalisasi PAD
Rencana penyertaan tanah kepada KIW merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan nilai guna aset milik pemerintah daerah.
Melalui mekanisme inbreng, tanah dapat dialihkan menjadi bagian dari modal perusahaan berdasarkan nilai yang ditetapkan melalui proses penilaian dan persetujuan sesuai ketentuan.
Skema tersebut memungkinkan Pemkot Semarang memperoleh kepemilikan saham dengan memanfaatkan aset tanah, bukan semata-mata melalui penyertaan dana tunai.
Jika perusahaan mencatatkan keuntungan dan membagikan dividen, kepemilikan saham itu berpotensi menjadi sumber tambahan pendapatan daerah.
Komisi B DPRD Kota Semarang akan terus mengawal proses tersebut agar pemanfaatan aset pemerintah berjalan transparan dan memberikan keuntungan yang sepadan bagi daerah.
Joko berharap penilaian terhadap lahan seluas 15 hektare segera rampung sehingga pembahasan lanjutan dapat dilakukan. Dengan demikian, aset milik Pemkot Semarang dapat dimanfaatkan secara lebih produktif untuk memperkuat sumber PAD.
Namun, realisasi kepemilikan saham dan penerimaan dividen tetap menunggu hasil appraisal KJPP, penyelesaian administrasi, serta persetujuan seluruh pihak terkait. (*)



