DPRD Semarang Minta Pemkot Perkuat Pemungutan Pajak demi Kejar Target PAD 2027

DPRD Semarang Minta Pemkot Perkuat Pemungutan Pajak demi Kejar Target PAD 2027
DPRD Semarang Minta Pemkot Perkuat Pemungutan Pajak demi Kejar Target PAD 2027

SEMARANGUPDATE.COM – Komisi B DPRD Kota Semarang meminta pemerintah kota meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi daerah guna mengejar target pendapatan asli daerah (PAD) pada 2027.

Upaya tersebut menjadi perhatian karena PAD diproyeksikan mencapai Rp4,16 triliun, sementara penerimaan dari dana transfer pemerintah pusat dan daerah justru diperkirakan mengalami penurunan.

Bacaan Lainnya

Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Joko Widodo, mengatakan peningkatan pendapatan daerah tidak bisa hanya mengandalkan penambahan objek pajak maupun upaya menggali sumber penerimaan baru.

Menurutnya, pemerintah perlu membenahi mekanisme pemungutan agar seluruh potensi pendapatan yang sudah ada dapat masuk ke kas daerah secara optimal.

Ia menilai penguatan pengelolaan pendapatan harus menjadi perhatian utama dalam menghadapi tantangan fiskal tahun mendatang. Sebab, tingginya target penerimaan perlu diimbangi dengan kesiapan sistem dan strategi pelaksanaan yang terukur.

Joko juga menyoroti perlunya pembaruan basis data wajib pajak, peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan, serta pengawasan yang lebih konsisten.

Pemanfaatan teknologi dalam proses pembayaran turut dinilai penting untuk meminimalkan kebocoran penerimaan.

Target PAD Semarang 2027 Dipatok Rp4,16 Triliun

Dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kota Semarang 2027, pemerintah menetapkan proyeksi PAD sebesar Rp4,16 triliun.

Target tersebut lebih tinggi dibandingkan angka dalam Perubahan APBD 2026 yang mencapai Rp3,75 triliun atau mengalami kenaikan sekitar 10,86 persen.

Dari total proyeksi tersebut, pajak daerah masih menjadi sumber pendapatan utama dengan perkiraan penerimaan Rp3,33 triliun. Adapun kontribusi retribusi daerah ditargetkan mencapai Rp686,71 miliar.

Besarnya porsi pajak dalam struktur PAD menunjukkan bahwa keberhasilan mencapai target pendapatan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah dalam mengelola dan menarik penerimaan dari sektor tersebut.

Joko meminta kenaikan target tidak hanya tercantum dalam dokumen perencanaan anggaran, tetapi juga disertai langkah operasional yang jelas.

Seluruh potensi pajak dan retribusi harus didukung pendataan yang valid serta sistem pemungutan yang mudah diawasi dan dievaluasi.

Pendapatan Transfer Kota Semarang Berkurang Rp547 Miliar

Selain menghadapi target PAD yang meningkat, Kota Semarang juga harus mengantisipasi berkurangnya alokasi pendapatan transfer pada 2027.

Berdasarkan rancangan KUA, penerimaan transfer yang sebelumnya diperkirakan sekitar Rp1,94 triliun dalam Perubahan APBD 2026 akan turun menjadi Rp1,39 triliun pada tahun berikutnya.

Selisih tersebut mencapai kurang lebih Rp547 miliar atau berkurang sekitar 28,14 persen. Kondisi ini membuat pemerintah kota perlu memperkuat kemampuan fiskal melalui optimalisasi sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri.

Peningkatan PAD menjadi salah satu faktor penting untuk menjaga kesinambungan pembiayaan pembangunan maupun penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.

Meski demikian, upaya tersebut harus tetap memperhatikan aturan perpajakan dan kondisi aktivitas ekonomi masyarakat.

Joko Widodo Soroti Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak

Joko menilai pembenahan mekanisme penarikan pajak perlu dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, besarnya potensi pendapatan tidak akan memberikan hasil maksimal apabila tidak didukung sistem pencatatan, pendataan, dan pengawasan yang memadai.

Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah memperbarui basis data wajib pajak. Dengan informasi yang lebih akurat, pemerintah dapat memastikan seluruh objek dan subjek pajak teridentifikasi sesuai ketentuan.

Selain itu, pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak juga perlu diperketat. Komisi B turut mendorong peningkatan kemampuan petugas agar pelayanan dan proses administrasi pemungutan dapat berlangsung lebih efektif.

Pembenahan tersebut diharapkan mampu menekan potensi penerimaan yang tidak tertagih akibat ketidaktepatan data maupun lemahnya pengawasan di lapangan.

Digitalisasi Pembayaran Pajak Jadi Perhatian

Penggunaan teknologi juga menjadi salah satu aspek yang disoroti Komisi B dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah. Digitalisasi dinilai dapat membantu mempercepat proses pembayaran sekaligus memperkuat transparansi pengelolaan pajak.

Melalui sistem pembayaran elektronik, pencatatan transaksi dapat dilakukan secara lebih terstruktur. Pemerintah juga memiliki kemudahan untuk memantau penerimaan dan mengevaluasi perkembangan pembayaran pajak secara berkala.

Namun, penerapan teknologi tersebut perlu dibarengi kesiapan sumber daya manusia serta pengawasan yang memadai.

Dengan demikian, sistem digital tidak hanya tersedia, tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pemungutan.

Joko berharap pembenahan dari sisi teknologi dapat berjalan beriringan dengan perbaikan pendataan dan pengawasan. Dengan sistem yang terintegrasi, potensi pendapatan diharapkan dapat dihimpun secara lebih optimal dan dipertanggungjawabkan.

Pajak Makanan dan Minuman Perlu Mendapat Pengawasan

Sektor Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), khususnya makanan dan minuman, juga menjadi perhatian Komisi B DPRD Kota Semarang. Sektor ini dinilai memiliki potensi penerimaan yang perlu dikelola melalui sistem pengawasan dan pelaporan yang lebih baik.

Joko meminta pemerintah memastikan para pelaku usaha memenuhi kewajiban pajak sesuai peraturan. Ketepatan pencatatan transaksi dan pelaporan menjadi bagian penting untuk menjaga agar penerimaan dari sektor tersebut dapat dihimpun sebagaimana mestinya.

Ia menilai peningkatan penerimaan PBJT tidak harus ditempuh dengan menaikkan tarif pajak. Pemerintah dapat lebih dahulu memperbaiki kualitas pendataan, meningkatkan kepatuhan pembayaran, serta memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Dengan langkah tersebut, kontribusi sektor makanan dan minuman terhadap PAD diharapkan semakin optimal tanpa menambah beban melalui kebijakan tarif baru.

Pasar Modern Diharapkan Beri Kesempatan bagi UMKM

Di luar persoalan pendapatan daerah, Komisi B juga menaruh perhatian pada kontribusi pasar modern terhadap perkembangan ekonomi lokal.

Joko berharap keberadaan pusat-pusat perdagangan modern dapat memberikan manfaat lebih luas bagi pelaku usaha kecil di Kota Semarang.

Salah satu hal yang didorong adalah penguatan kerja sama antara pengelola pasar modern dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kesempatan memasarkan produk lokal di pusat perbelanjaan modern dinilai dapat membantu pelaku usaha memperluas pasar dan meningkatkan skala bisnis.

Di sisi lain, kepatuhan pengelola usaha terhadap kewajiban perpajakan juga harus tetap menjadi perhatian pemerintah.

Dengan begitu, pertumbuhan sektor perdagangan dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan daerah sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.

Joko memandang penguatan PAD dan pemberdayaan UMKM perlu berjalan beriringan agar perkembangan kegiatan usaha di Kota Semarang memberikan manfaat yang lebih merata.

DPRD Minta Target PAD Diimbangi Strategi Terukur

Komisi B DPRD Kota Semarang menekankan bahwa peningkatan target PAD harus disertai perencanaan teknis dan pelaksanaan yang konsisten.

Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab terhadap penerimaan harus mampu menjalankan fungsi pemungutan secara maksimal.

Evaluasi secara berkala juga diperlukan untuk mengukur capaian pendapatan sekaligus mengidentifikasi kendala yang muncul selama proses pemungutan.

Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah perbaikan apabila realisasi belum sesuai target.

Joko berharap penguatan sistem penerimaan dapat meningkatkan kemandirian fiskal Kota Semarang, terutama ketika dukungan dana transfer diperkirakan berkurang pada 2027.

Dengan proyeksi PAD sebesar Rp4,16 triliun, pemerintah kota perlu mengoptimalkan pendataan wajib pajak, meningkatkan pengawasan PBJT, memperbaiki pemungutan retribusi, serta memperluas penggunaan sistem pembayaran digital.

Komisi B berharap berbagai pembenahan tersebut dapat memastikan target pendapatan daerah benar-benar tercapai.

Peningkatan PAD diharapkan tidak sekadar menjadi angka dalam dokumen anggaran, tetapi mampu diwujudkan melalui pengelolaan penerimaan yang efektif, transparan, dan akuntabel untuk mendukung pembangunan serta pelayanan publik. (*)

Pos terkait