SEMARANGUPDATE.COM – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih penghargaan Mandaya Award 2026 kategori Pemerintah Provinsi Terbaik dalam Penurunan Kemiskinan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Penghargaan ini menjadi pengakuan atas upaya Pemprov Jateng dalam menekan angka kemiskinan melalui program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam acara Puncak Penganugerahan Mandaya Award di Ballroom Plaza Jamsostek, Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2026).
Dalam kategori tersebut, Jawa Tengah bersanding dengan tiga provinsi lainnya, yakni Lampung, Gorontalo, dan Sumatera Selatan.
Acara penganugerahan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar serta sejumlah menteri dan wakil menteri terkait.
Ahmad Luthfi mengatakan, penghargaan Mandaya Award menjadi bentuk pengakuan nasional terhadap komitmen Jawa Tengah dalam menjalankan berbagai program pengentasan kemiskinan, termasuk melalui penguatan pemberdayaan masyarakat.
“Provinsi Jawa Tengah telah mendapatkan Mandaya Awards, salah satu provinsi yang mempunyai kepedulian terkait dengan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Ini adalah pengakuan secara nasional yang diberikan oleh Menko kepada Jawa Tengah dan kabupaten/kota,” kata Luthfi, dalam keterangan tertulis.
Angka Kemiskinan Jateng Turun Menjadi 9,21 Persen
Berdasarkan data per Maret 2026, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tercatat sebesar 9,21 persen atau sekitar 3,29 juta penduduk. Angka tersebut turun 0,18 poin persentase dibandingkan September 2025 yang mencapai 9,39 persen.
Pemprov Jateng berupaya menjaga tren penurunan tersebut melalui kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, kementerian dan lembaga, Baznas Jawa Tengah, hingga sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).
Pemberdayaan masyarakat juga diperkuat melalui program Kecamatan Berdaya yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat.
Luthfi menegaskan, penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah provinsi secara mandiri. Karena itu, Pemprov Jateng menerapkan pendekatan pemerintahan kolaboratif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi.
“Pemerintah Provinsi tidak bisa berdiri sendiri, kita menerapkan collaborative government dengan berbagai pihak termasuk 177 kampus. Akademisi kita terjunkan untuk membantu mereduksi kemiskinan,” ujarnya.
Tiga Kabupaten Jateng Juga Raih Penghargaan
Selain tingkat provinsi, sejumlah pemerintah kabupaten di Jawa Tengah turut mendapatkan penghargaan dalam ajang Mandaya Award 2026.
Kabupaten Kebumen, Pemalang, dan Wonosobo meraih penghargaan kategori Pemerintah Kabupaten Terbaik dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan.
Sementara itu, Kabupaten Pekalongan memperoleh penghargaan kategori Pemerintah Kabupaten Berkomitmen Tinggi dalam Penurunan Kemiskinan.
Menurut Luthfi, capaian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan harus memberikan dampak nyata terhadap kehidupan masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi.
“Ini bukti bahwa output daripada kegiatan pembangunan adalah masyarakat bisa berdaya dan sejahtera,” ungkapnya.
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Penurunan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, Syamsudin Isnaini, menjelaskan bahwa Pemprov Jateng menjalankan tiga strategi utama untuk menekan angka kemiskinan.
Strategi pertama adalah memberikan bantuan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi kelompok masyarakat yang benar-benar tidak mampu serta rentan.
Strategi kedua dilakukan melalui pengurangan kantong-kantong kemiskinan dengan program 1 OPD 1 Desa Dampingan.
Program tersebut telah berjalan efektif selama lebih dari lima tahun untuk mendorong penanganan kemiskinan secara lebih terarah di tingkat desa.
Strategi ketiga adalah pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi dengan sektor swasta dan berbagai instansi vertikal.
Program pemberdayaan tersebut mencakup pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, serta dukungan pembiayaan dari pemerintah, CSR, Baznas, dan pihak lainnya.
Mandaya Award Dorong Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan, Mandaya Award menjadi simbol transformasi pendekatan pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Menurutnya, upaya mengatasi kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial. Pemerintah juga perlu memperkuat pemberdayaan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan secara mandiri.
Salah satu upaya yang didorong adalah pemberian akses pendidikan yang layak bagi anak-anak dari keluarga miskin atau kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat.
Muhaimin menambahkan, penurunan angka kemiskinan di Indonesia dalam dua tahun terakhir tidak terlepas dari kontribusi banyak pihak, termasuk akademisi, pemerintah daerah, dan sektor swasta.
“Kita ingin mendorong transformasi dengan memberdayakan masyarakat untuk menjadi negara kuat dan mandiri,” katanya.
Penghargaan Mandaya Award 2026 diharapkan semakin memperkuat komitmen pemerintah daerah untuk menjalankan program pengentasan kemiskinan yang tidak hanya berorientasi pada penyaluran bantuan, tetapi juga membangun kemandirian masyarakat secara berkelanjutan. (*)
