SEMARANGUPDATE.COM – Pemerintah Kota Semarang terus memperkuat transformasi pelayanan publik berbasis digital melalui aplikasi “Semarang Dalam Genggaman Saya” (SDGs).
Aplikasi ini memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan publik secara praktis tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan.
Melalui platform terintegrasi tersebut, sedikitnya 20 layanan publik telah tersedia dalam satu aplikasi.
Layanan itu mencakup administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, transportasi, hingga layanan pengaduan masyarakat.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, mengatakan aplikasi SDGs hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan efisien.
“Sekarang masyarakat tidak perlu lagi datang ke banyak kantor hanya untuk mengurus layanan yang berbeda. Cukup satu aplikasi, semua bisa diakses dari mana saja,” ujar Agustina belum lama ini.
Berbagai layanan administrasi kependudukan seperti pengurusan akta kelahiran, akta kematian, hingga perpindahan penduduk kini dapat dilakukan secara digital.
Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses layanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, memanfaatkan layanan Trans Semarang, hingga melakukan pembayaran pajak dan retribusi dengan lebih mudah.
Aplikasi tersebut juga dilengkapi fitur identitas digital yang memungkinkan warga menyimpan berbagai kartu penting dalam satu sistem sehingga lebih praktis tanpa perlu membawa banyak dokumen fisik.
“Dari sisi informasi, warga dapat memantau harga pasar, kondisi kota melalui Pantau Semar, hingga memperoleh informasi banjir dan agenda kegiatan Kota Semarang secara real time,” lanjut Wali kota.
Tak hanya itu, melalui fitur Lapor Semar, masyarakat dapat menyampaikan aduan maupun aspirasi secara langsung yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik.
Warga Kota Semarang kini sudah dapat mengunduh aplikasi “Semarang Dalam Genggaman Saya” melalui Google Play Store.
Melalui inovasi digital tersebut, Pemerintah Kota Semarang berharap masyarakat semakin memanfaatkan layanan berbasis teknologi sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang modern, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan warga. (*)
