Tiga Kelurahan di Semarang Jadi Pilot Project Kampung REDAM, Agustina Wilujeng: Modalnya Hanya Damai

Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menyerahkan cinderamata kepada Menteri HAM, Natalius Pigai, di sela peluncuran program Kampung REDAM di Jalan Kampung Sleko, kawasan Menara Syahbandar, Kelurahan Bandarharjo, Rabu (30/9/2026) kemarin. Tiga kelurahan di Kota Semarang, Bandarharjo, Kuningan, dan Ngaliyan, ditetapkan sebagai pilot project Kampung REDAM untuk memperkuat perdamaian. (Dok Humas Pemkot Semarang)

SEMARANGUPDATE.COM – Tiga kelurahan di Kota Semarang ditetapkan sebagai proyek percontohan atau pilot project Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (REDAM). Ketiganya yakni Kelurahan Bandarharjo, Kuningan, dan Ngaliyan.

Penetapan tersebut dilakukan dalam peluncuran program Kampung REDAM secara serentak di Jalan Kampung Sleko, kawasan Menara Syahbandar, Kelurahan Bandarharjo, Rabu (30/9/2026) kemarin.

Bacaan Lainnya

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyambut baik penetapan tiga wilayah tersebut. Menurutnya, keberagaman masyarakat Kota Semarang perlu terus dijaga melalui kehidupan yang rukun dan damai.

Agustina menilai kondisi tersebut menjadi modal penting bagi Semarang yang berkembang sebagai kota perdagangan dan jasa, dengan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak perekonomian.

“Kami ingin menunjukkan kerja keras dari seluruh elemen masyarakat, semuanya menjaga. Kami berada pada sebuah kesadaran bahwa Kota Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa yang titik beratnya ada di pariwisata. Hanya satu saja modalnya yaitu damai. Kalau tidak damai ruwet semua,” kata Agustina.

Tiga Kelurahan Jadi Percontohan Kampung REDAM

Agustina mengatakan, kerukunan di tengah keberagaman masyarakat bukan sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Kondisi tersebut merupakan hasil dari proses yang terus dipelihara melalui keterlibatan berbagai elemen masyarakat.

Ia menyebut salah satu indikator terjaganya kerukunan di Kota Semarang adalah penghargaan Harmony Award yang diterima pemerintah kota.

Semarang meraih penghargaan terbaik pertama tingkat nasional untuk kategori Kinerja Pemerintah Daerah Tingkat Kota dalam mengelola kerukunan umat beragama.

“Hasilnya hari ini saya sebagai Wali Kota Semarang panen. Toleransi sudah terjaga. Kita mendapat penghargaan dalam ajang Harmony Award, terbaik pertama se-Indonesia, untuk kategori Kinerja Pemerintah Daerah Tingkat Kota dalam mengelola kerukunan umat beragama,” ujar Agustina.

Menurutnya, keberadaan Kampung REDAM dapat memperkuat upaya menjaga kerukunan tersebut hingga ke tingkat lingkungan masyarakat.

Agustina Dorong Perdamaian Dimulai dari Kelurahan

Agustina berharap penetapan tiga kelurahan sebagai pilot project Kampung REDAM tidak berhenti pada seremoni peluncuran. Program tersebut diharapkan dapat diterjemahkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Ia menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan rasa keadilan dalam kehidupan warga, termasuk dalam interaksi di lingkungan kelurahan.

“Mari kita kuatkan sinergi dari tingkat desa kelurahan untuk membangun pondasi perdamaian nasional yang kokoh. Dan kami ucapkan selamat atas penetapan Kampung Redam serentak ke Indonesia,” pungkasnya.

Kampung REDAM untuk Cegah Konflik Sosial

Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) RI Natalius Pigai menjelaskan, Kampung REDAM dirancang untuk meredam potensi konflik sosial sekaligus menjaga integrasi bangsa mulai dari tingkat paling bawah.

Program tersebut mengedepankan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Penerapannya akan dilakukan secara bertahap di berbagai daerah di Indonesia.

Pemerintah juga menargetkan program Kampung REDAM dapat berjalan secara penuh dengan landasan Peraturan Presiden.

“Oleh karena itulah sumber-sumber perpecahan di kampung, di desa, di rumah, di tetangga, kita rem sekarang dengan menghadirkan Kampung Redaman, Rekonsiliasi dan Perdamaian,” ungkap Natalius Pigai.

Dengan ditetapkannya Bandarharjo, Kuningan, dan Ngaliyan sebagai pilot project, Kota Semarang menjadi salah satu daerah yang turut mengembangkan upaya rekonsiliasi dan perdamaian berbasis masyarakat di tingkat lokal. (*)

Pos terkait