SEMARANGUPDATE.COM – Pemerintah Kota Semarang menegaskan komitmennya untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah pembangunan daerah setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menetapkan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Tahun 2027 dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Semarang, Rabu (3/6/2026).
Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin, yang mewakili Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, untuk menerima dokumen resmi Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagai salah satu landasan penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
Dalam sambutan Wali Kota yang dibacakannya, Iswar menegaskan bahwa Pokir DPRD merupakan representasi nyata dari aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui berbagai mekanisme, mulai dari reses anggota dewan, kunjungan lapangan, dialog dengan warga, hingga pengamatan langsung terhadap persoalan dan potensi di setiap wilayah Kota Semarang.
“Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah cerminan suara warga yang harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah,” ujar Iswar.
Menurutnya, Pemerintah Kota Semarang akan melakukan penelaahan secara terukur terhadap seluruh usulan yang masuk agar dapat diintegrasikan dengan program pembangunan daerah, provinsi, hingga nasional. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap program memiliki dampak yang lebih luas dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Iswar menjelaskan, penyelarasan aspirasi warga bukan bertujuan mengurangi substansi usulan masyarakat, melainkan memastikan setiap program memiliki daya ungkit yang lebih besar, saling terhubung, serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan warga secara berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengungkapkan bahwa tema prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2027 adalah “Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Produk Unggulan Daerah.” Tema ini akan menjadi arah utama pembangunan untuk memperkuat sektor ekonomi lokal sekaligus meningkatkan daya saing daerah.
Selain pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal, laporan kedewanan juga menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang masih menjadi perhatian utama pemerintah dan DPRD. Beberapa di antaranya adalah pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, peningkatan kualitas layanan publik, penanganan banjir, serta pengelolaan sampah yang selama ini menjadi tantangan perkotaan di Semarang.
Pemerintah Kota dan DPRD sepakat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat. Karena itu, sinergi antara legislatif, eksekutif, dan warga akan terus diperkuat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
“DPRD menghadirkan aspirasi warga, Pemerintah Kota menerjemahkannya menjadi kebijakan dan program, sementara warga menjadi pelaku utama yang menghidupkan pembangunan itu sendiri. Semangat kemitraan yang selama ini terjalin dengan baik antara DPRD dan Pemerintah Kota Semarang harus terus kita rawat,” pungkas Iswar. (*)
