SEMARANGUPDATE.COM – Pemerintah Kabupaten Kendal mendukung penuh, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat menuju graduasi bantuan sosial (Bansos).
Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Sosial RI, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta seluruh pihak, yang telah berkolaborasi dalam program pemberdayaan masyarakat tersebut.
“Graduasi kemiskinan ini merupakan program yang sangat baik untuk melepaskan masyarakat dari ketergantungan terhadap bansos, dengan membangun ekosistem sosial yang berkelanjutan,” ujar bupati, pada penutupan pilot project pemberdayaan masyarakat menuju graduasi bantuan sosial, di Desa Ngesrepbalong, Kecamatan Limbangan, Kamis (11/12/2025).
Dirinya berharap, intervensi melalui program pemberdayaan dapat terus meningkatkan jumlah keluarga penerima manfaat (KPM), yang berhasil graduasi dan menjadi masyarakat yang produktif.
“Alhamdulillah, dari beberapa KPM sudah banyak yang graduasi. Bahkan, hari ini juga sudah secara simbolis diwisuda oleh Pak Wamen Sosial RI. Semoga mereka semakin berdaya dan mandiri,” ucapnya.
Wakil Menteri Sosial RI, Agus Jabo Priyono menjelaskan, program ini ditujukan untuk mendorong kemandirian masyarakat, sehingga mereka tidak lagi bergantung pada bantuan pemerintah dalam jangka panjang.
“Ini merupakan bentuk nyata instruksi Bapak Presiden untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan, termasuk menuju target kemiskinan ekstrem nol persen pada 2026,” katanya.
Disampaikan, pilot project melibatkan sembilan desa dari total sekitar 1.290 desa di Jawa Tengah. Intervensi dilakukan melalui program-program pemberdayaan masyarakat, salah satunya bantuan Kelompok Usaha Bersama (Kube) yang diberikan oleh Provinsi Jawa Tengah.
“Setiap desa memiliki 10 kelompok Kube dan masing-masing kelompok mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta, yang disesuaikan dengan potensi desa,” terang wamen.
Selain itu, pihaknya juga memberikan bantuan melalui Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE) dengan nilai Rp5 juta untuk setiap KPM, yang telah memiliki embrio usaha.
“Kita juga melibatkan pihak swasta dan meningkatkan kapasitas Bank Himbara, agar produk masyarakat dapat terus berkembang dan bahkan berorientasi ekspor,” tambahnya.
Ia menegaskan, pendampingan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari peningkatan kapasitas hingga pemberian modal usaha untuk 300 KPM yang lulus graduasi. Pada hari ini, ada 300 KPM yang telah menyatakan siap mandiri dan tidak ingin menerima bansos lagi.
