SEMARANGUPDATE.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menargetkan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp5,7 triliun dalam rancangan APBD sementara tahun anggaran 2027. Target tersebut disepakati dalam rapat paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027, Kamis (19/11).
Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin, mengatakan arah pembangunan pada 2027 akan difokuskan pada pengembangan pariwisata dan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal. Meski demikian, pembangunan infrastruktur, terutama upaya penanganan banjir, tetap menjadi perhatian utama pemerintah.
“Artinya, apa yang sudah ada di lapangan dan masyarakat, kita coba ditempatkan prioritas utama tahun 2027 mendatang, tapi tidak melupakan hal-hal yang berkaitan dengan infrastruktur, penanganan banjir,” katanya usai Sidang Paripurna di DPRD.
Menurut Iswar, pengembangan sektor pariwisata yang melibatkan ekonomi masyarakat membutuhkan dukungan dari berbagai bidang. Infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga sektor sosial harus berjalan beriringan agar pengembangan pariwisata di Kota Semarang dapat memberikan hasil optimal.
Ia menjelaskan, proyeksi anggaran sementara senilai Rp5,7 triliun tersebut bersumber dari PAD serta sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
“Jadi infrastruktur yang harus mendukung, sosial juga harus mendukung, pendidikan dan kesehatan semuanya harus mendukung arahnya menuju kepada peningkatan kualitas pelayanan pariwisata di Kota Semarang,” bebernya.
Di sisi lain, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang, Handi Priyanto, menyampaikan bahwa komposisi anggaran sementara 2027 masih mengacu pada ketentuan dan proporsi belanja tahun sebelumnya. Sejumlah alokasi wajib, termasuk pendidikan dan belanja pegawai, tetap diperhitungkan sesuai regulasi.
“Intinya adalah sapras masih yang terbesar anggarannya, lalu di pos lain kita sesuaikan dengan mandatory spending,” ujarnya.
Handi merinci, anggaran untuk sektor pendidikan tetap dialokasikan sebesar 20 persen, sedangkan kesehatan sekitar 10 persen. Sementara itu, porsi belanja pegawai direncanakan berada di angka 29,42 persen.
“Belanja pegawai masih diangka dibawah 30 persen, ini kita sesuaikan dengan mandatory yang ada,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman, mengingatkan Pemkot Semarang agar menjalankan APBD 2027 secara konsisten berdasarkan kesepakatan dan rekomendasi yang telah dibahas bersama legislatif.
“Pembahasan kita sudah selesai. Karena itu, kita tanda tangani bersama. Rekomendasi kami, pemerintah harus konsisten melaksanakan dan menjalankan anggaran yang sudah disepakati,” ujarnya.
Kadar Lusman yang akrab disapa Pilus menegaskan, hasil kesepakatan tersebut harus menjadi acuan pemerintah dalam menentukan dan melaksanakan kebijakan anggaran. Dengan begitu, seluruh program serta prioritas pembangunan yang telah direncanakan bersama DPRD dapat terlaksana sesuai sasaran.
Selain konsistensi penggunaan anggaran, DPRD juga menyoroti kesiapan infrastruktur untuk menghadapi ancaman bencana, khususnya banjir saat musim hujan. Pemerintah kota diminta melakukan langkah antisipasi lebih awal, termasuk memastikan kesiapan pompa dan penanganan di wilayah yang berpotensi mengalami genangan.
“Kami mendorong agar pompa-pompa atau titik-titik yang dianggap rawan harus diantisipasi dan dipersiapkan. Sehingga mitigasinya bisa dilakukan dan penanganannya cepat,” tegasnya.
Pilus menambahkan, banjir berpotensi menimbulkan kerugian yang tidak hanya dirasakan masyarakat, tetapi juga berdampak pada kerusakan fasilitas dan infrastruktur. Oleh sebab itu, upaya perlindungan terhadap warga maupun aset pembangunan harus menjadi bagian dari prioritas pemerintah.
“Ketika terjadi banjir, dampaknya tidak hanya kepada manusia, tetapi infrastruktur yang ada juga akan terkena. Sehingga dua-duanya harus diperhatikan,” pungkasnya. (*)







