SEMARANGUPDATE.COM – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk turun tangan mengevaluasi salah satu tayangan televisi swasta yang menuai protes dari sejumlah kalangan pesantren di berbagai daerah.
Permintaan tersebut disampaikan Saleh usai menghadiri Forum Group Discussion (FGD) bersama para jurnalis di Kota Pekalongan, Kamis (16/10/2025).
“Tayangan itu termasuk produk jurnalistik, jadi sudah seharusnya diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia. KPI perlu segera turun untuk mengevaluasi konten tersebut dan melihat apakah sesuai dengan prinsip jurnalistik,” ujar Saleh.
Menurutnya, klarifikasi atau tabayyun dari pihak televisi perlu dilakukan agar pemberitaan mengenai pesantren bisa disampaikan secara berimbang dan tidak menimbulkan kesalahpahaman publik.
“Setiap informasi harus melalui proses verifikasi yang benar. Kalau sumbernya dari netizen, misalnya, harus dicek dari mana asalnya dan bagaimana konteksnya. Prinsip ‘check and recheck’ serta cover both side harus menjadi pedoman,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Mohammad Saleh juga menekankan pentingnya sinergi antara lembaga legislatif dan media untuk membangun daerah secara konstruktif.
Ia menyebut DPRD Jawa Tengah tengah melakukan pembenahan sistem kerja agar lebih terbuka dan responsif terhadap aspirasi publik.
“Sekarang setiap fraksi dan alat kelengkapan dewan sudah memiliki jadwal kerja yang tertata, termasuk mekanisme penerimaan tamu dan konsultasi publik. Ini bentuk perbaikan dari berbagai masukan masyarakat,” jelasnya.
Salah satu langkah nyata pembenahan tersebut adalah penghentian tunjangan perumahan bagi pimpinan DPRD Jawa Tengah.
“Mulai Oktober ini kami tidak lagi menerima tunjangan perumahan. Pemerintah provinsi sudah menyediakan rumah dinas untuk kegiatan, diskusi, dan menerima tamu. Ini komitmen kami menjawab tuntutan publik,” ungkap Saleh yang juga menjabat Ketua DPD Partai Golkar Jawa Tengah.
Menurutnya, langkah ini merupakan wujud transparansi dan tanggung jawab moral dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Mohammad Saleh juga memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan FGD bersama insan pers tersebut. Ia berharap kegiatan seperti ini bisa menjadi agenda rutin untuk memperkuat kolaborasi antara DPRD dan media.
“Kalau bisa, forum seperti ini diadakan setiap bulan. Kita bisa berdiskusi santai, saling memahami peran masing-masing, dan mencari solusi bersama untuk kemajuan daerah,” ujarnya.
Menutup kegiatan, Saleh menegaskan komitmen DPRD Jawa Tengah untuk terus bekerja secara transparan, terbuka terhadap kritik, serta menjalin komunikasi positif dengan masyarakat dan media.
“Kami siap menerima kritik yang membangun. Saya berharap media dan DPRD bisa berjalan seiring sebagai mitra strategis dalam menciptakan Jawa Tengah yang lebih maju, sejahtera, dan berintegritas,” pungkasnya.
