SEMARANGUPDATE.COM — Peran koperasi di Jawa Tengah dinilai semakin penting sebagai penopang ekonomi masyarakat.
Kehadirannya diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam mendorong pemerataan kesejahteraan warga.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan koperasi perlu berfungsi sebagai pusat pendampingan ekonomi rakyat, khususnya dalam membantu pelaku usaha mikro agar berkembang dan naik kelas.
Selain itu, koperasi juga dipandang sebagai alternatif pembiayaan yang lebih sehat bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan saat Pengukuhan Pimpinan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Wilayah Jawa Tengah sekaligus Rapat Kerja Wilayah 2026 di Wisma Perdamaian, Semarang, Selasa, 14 April 2026.
“Pengurus telah terbentuk. Dengan adanya pengurus yang baru ini, rekan-rekan bisa mewarnai, agar koperasi di Jateng jadi cikal bakal kemakmuran masyarakat,” ujar Luthfi.
Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM, terdapat 19.022 koperasi aktif di Jawa Tengah dengan jumlah anggota lebih dari 6,8 juta orang.
Nilai asetnya mencapai Rp60,13 triliun, dengan volume usaha Rp43,78 triliun serta imbal hasil kepada anggota sebesar Rp1,16 triliun.
Selain itu, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) juga terus berkembang.
Dari total 8.523 unit di Jawa Tengah, sebanyak 6.271 koperasi telah beroperasi dan 1.466 di antaranya sudah memiliki gerai fisik sebagai pusat kegiatan ekonomi.
Luthfi berharap, Koperasi Merah Putih dapat segera memperkuat perekonomian desa. Ke depan, koperasi tersebut ditargetkan menjadi pusat distribusi logistik sekaligus lumbung pangan lokal.
“Ini penting karena merupakan penguatan ekonomi di desa,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Dekopinwil Jawa Tengah juga didorong untuk lebih aktif dalam transformasi sumber daya manusia dan digitalisasi, memperkuat jaringan usaha, serta memberikan advokasi dan perlindungan bagi koperasi.
“Jadikan koperasi sebagai gerakan bersama membangun kesejahteraan dan keadilan,” ujar Luthfi.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menambahkan, Dekopinwil Jawa Tengah diharapkan sejalan dengan Kementerian Koperasi dalam menghidupkan kembali aktivitas koperasi di daerah.
“Amanah ini menjadi tidak ringan karena Dekopin adalah satu tarikan napas yang harus sama dengan Kemenkop,” ujarnya.
Ia menilai Jawa Tengah menjadi salah satu daerah yang cukup menonjol dalam pengembangan koperasi, terutama dalam percepatan pembentukan badan hukum KDKMP.
Menurutnya, penguatan koperasi kini perlu diarahkan pada tahap yang lebih konkret, seperti operasionalisasi KDKMP dan pengembangan kolaborasi usaha yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat, termasuk dengan memprioritaskan produk UMKM lokal masuk ke gerai koperasi desa dan kelurahan.
Ferry juga mendorong koperasi untuk terlibat dalam sektor produksi kebutuhan sehari-hari hingga pascaproduksi, agar dampak ekonominya semakin luas.
Upaya ini diyakini dapat menghidupkan industri kecil di daerah.
“Kita bisa belajar buat sabun, sampo, detergen, sampai sambal sendiri. Itu bisa menghidupkan industri kecil dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Jateng serta menjadi terobosan untuk memecahkan berbagai masalah di masyarakat,” ujar Ferry.
Ia berharap Dekopinwil Jawa Tengah dapat menjadi contoh koperasi modern yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. (*)
