SEMARANGUPDATE.COM – DPRD Kota Semarang meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat upaya pencegahan banjir menjelang puncak musim hujan. Langkah antisipasi dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari perlindungan fasilitas pelayanan kesehatan hingga pembenahan infrastruktur sungai dan drainase.
Ketua DPRD Kota Semarang Kadarlusman menjelaskan, potensi banjir di Ibu Kota Jawa Tengah memiliki dua karakteristik utama, yakni banjir akibat luapan sungai dan banjir yang terjadi ketika aliran air di saluran drainase tidak mampu tertampung dengan baik.
Menurutnya, banjir luapan sungai seperti yang kerap terjadi di kawasan Bukit Dinar Indah, Tembalang, dan Sungai Plumbon berpotensi menimbulkan ancaman keselamatan yang serius. Sementara itu, banjir akibat antrean aliran drainase, seperti di wilayah Gayamsari hingga pusat kota, dapat mengganggu kegiatan ekonomi sekaligus pelayanan kesehatan masyarakat.
“Ancaman banjir di Semarang ini ada dua tipe. Pertama, banjir limpasan atau jebolan sungai seperti di Dinar Indah Tembalang dan Sungai Plumbon yang risikonya berat. Kedua, banjir akibat antrian air saluran seperti di Gayamsari. Semuanya tidak boleh diabaikan dan harus diantisipasi karena mengganggu perekonomian serta kesehatan warga,” kata Pilus, sapaan akrabnya, usai Dialog Interaktif DPRD Kota Semarang, Selasa, 13 Oktober 2026.
Untuk menjaga pelayanan publik tetap berjalan ketika cuaca ekstrem melanda, Pilus mengapresiasi langkah Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang yang telah memetakan fasilitas kesehatan hingga tingkat kecamatan. Namun, ia mengingatkan agar kesiapan tersebut diikuti tindakan nyata, khususnya di puskesmas yang berada di kawasan rawan banjir.
Pilus meminta fasilitas kesehatan segera mengamankan peralatan dan sarana medis sebelum banjir terjadi. Dengan begitu, risiko kerusakan akibat terendam air dapat ditekan dan tenaga kesehatan tetap bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Persiapan dari Dinkes sampai ke tingkat kecamatan dan puskesmas rawan bencana sudah jelas. Fasilitas dan alat-alat medis harus disiapkan dan diamankan dari sekarang. Jangan sampai terendam pada saat musim hujan atau banjir, kasihan nanti petugas tidak bisa melayani masyarakat dengan baik,” jelasnya.
Selain perlindungan fasilitas kesehatan, DPRD juga mendorong Dinas Pekerjaan Umum (DPU) mempercepat pengerukan sedimentasi sungai serta pembenahan saluran drainase perkotaan. Dari sekitar 30 sungai yang ada di Semarang, pengerukan diminta diprioritaskan pada aliran yang kerap meluap dan tidak mampu menampung debit air saat hujan deras.
“Informasi dari DPU, dari 30-an sungai baru sekitar lima yang dikerjakan. Padahal ini sudah pertengahan Oktober dan sebentar lagi masuk November. Sungai-sungai yang langganan meluap dan tidak mampu menampung air harus diprioritaskan dulu,” jelasnya.
Kinerja stasiun pompa air juga menjadi perhatian DPRD. Pilus menyebut, berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, genangan yang bertahan lama kerap berkaitan dengan pengoperasian pompa yang belum optimal. Karena itu, evaluasi terhadap fungsi pompa perlu dilakukan agar penanganan banjir dapat berjalan lebih efektif.
Pembenahan drainase di sejumlah titik, termasuk kawasan Simpang Lima, juga terus menjadi perhatian untuk mencegah terulangnya banjir seperti tahun lalu. Upaya tersebut perlu disertai pemantauan kondisi infrastruktur secara berkala, terutama menjelang meningkatnya intensitas hujan.
Pilus menegaskan, penanganan banjir tidak bisa hanya mengandalkan DPU maupun Dinkes. Seluruh OPD perlu bekerja secara terpadu agar langkah pencegahan dan penanganan di lapangan berjalan selaras. Ia juga mengingatkan pentingnya komunikasi antarlembaga supaya tidak muncul kendala akibat koordinasi yang lemah ketika situasi darurat terjadi.
“Bencana ini bukan hanya urusan DPU. Hampir semua dinas harus berkolaborasi. Kerap kali kendala di lapangan itu bukan karena lempar tanggung jawab, tetapi karena minimnya koordinasi. Evaluasi kekurangan tahun lalu harus diperbaiki agar penanganan banjir tahun ini jauh lebih baik,” tandasnya. (*)
