SEMARANGUPDATE.COM – Pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur fisik, tetapi juga oleh kualitas relasi sosial antarwarga.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko menegaskan bahwa inklusivitas keberagamaan merupakan fondasi penting dalam menciptakan harmoni sosial yang menopang pembangunan berkelanjutan.
Menurut Heri, masyarakat Jawa Tengah yang majemuk dari sisi agama, keyakinan dan budaya membutuhkan ruang hidup yang saling menghormati agar pembangunan tidak menimbulkan gesekan sosial.
Tanpa toleransi dan sikap inklusif, lanjut Heri, kemajuan material justru berpotensi melahirkan konflik dan ketimpangan sosial.
“Pembangunan yang berkelanjutan bukan hanya soal jalan, gedung atau angka pertumbuhan ekonomi. Ia harus ditopang oleh harmoni sosial. Dan harmoni itu lahir dari sikap inklusif dalam kehidupan keberagamaan,” tutur Heri.
Politikus yang akrab disapa Heri Londo itu menilai, inklusivitas keberagamaan bukan berarti mengaburkan identitas atau keyakinan masing-masing, melainkan kemampuan hidup berdampingan secara setara dan saling menghargai di ruang publik.
Menurutnya, sikap ini menjadi modal sosial yang sangat penting di tengah dinamika masyarakat modern.
Heri menyoroti bahwa berbagai tantangan pembangunan, mulai dari kemiskinan, kesehatan, pendidikan, hingga kebencanaan, tidak bisa diselesaikan tanpa kolaborasi lintas kelompok masyarakat, termasuk lintas agama.
Dalam konteks tersebut, toleransi beragama berperan sebagai perekat sosial yang menjaga kepercayaan antarwarga.
“Ketika masyarakat saling percaya dan merasa aman dalam perbedaan, maka gotong royong tumbuh. Dari situlah ketahanan sosial terbentuk, dan pembangunan bisa berjalan lebih stabil,” jelasnya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah untuk terus menghadirkan kebijakan yang inklusif dan adil bagi seluruh kelompok masyarakat, tanpa diskriminasi atas dasar agama atau keyakinan.
Tak hanya itu, Heri juga menekankan pentingnya ruang dialog lintas iman, pendidikan toleransi sejak dini, serta pendekatan humanis dalam pengambilan kebijakan publik.
“Negara dan pemerintah daerah harus menjadi penjamin rasa aman bagi semua warga. Inklusivitas keberagamaan harus tercermin dalam kebijakan, pelayanan publik, dan cara negara hadir di tengah masyarakat,” tegasnya.
Lebih jauh, Heri menilai bahwa pembangunan berkelanjutan membutuhkan stabilitas sosial jangka panjang. Oleh karena itu, merawat toleransi dan inklusivitas bukan pekerjaan sesaat atau seremonial, melainkan proses berkelanjutan yang harus dijaga bersama.
“Kalau kita ingin Jawa Tengah maju dan berkelanjutan, maka harmoni sosial harus dirawat. Dan kuncinya ada pada sikap saling menghormati dalam keberagamaan,” pungkasnya.
