SEMARANGUPDATE.COM – Program Pascasarjana Universitas Semarang (USM) mengadakan audiensi strategis bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Kamis (19/2/2026).
Pertemuan ini menjadi langkah awal dalam mempererat kerja sama di bidang pendidikan dan penelitian untuk jenjang magister (S2) dan doktoral (S3). Inisiatif tersebut disebut sebagai yang pertama di Jawa Tengah dalam mengintegrasikan riset akademik dengan kebutuhan riil pemerintah daerah.
Direktur Program Pascasarjana USM, Dr Muhammad Junaidi SHI MH, menyampaikan bahwa audiensi ini difokuskan pada upaya membangun sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah guna menjawab berbagai persoalan strategis di Jawa Tengah melalui penelitian mahasiswa pascasarjana.
“Ini adalah momentum pertama bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang juga diinisiasi oleh Pascasarjana Universitas Semarang untuk berkolaborasi dalam penguatan pendidikan S2 dan S3. Kami menawarkan skema bagaimana daftar inventarisasi masalah di Jawa Tengah dapat diselesaikan oleh mahasiswa melalui penelitian akademik,” ujarnya.
Tak hanya pada aspek riset, Pascasarjana USM juga mengusulkan skema peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) bagi aparatur Pemprov Jateng melalui program pendidikan lanjutan dan dukungan beasiswa.
Skema tersebut meliputi pemanfaatan beasiswa yang telah tersedia di lingkungan Pemprov Jateng serta pemberian potongan biaya kuliah bagi aparatur pemerintah daerah, tanpa mengesampingkan standar mutu akademik.
“Penguatan SDM menjadi kunci. Kami membuka peluang beasiswa maupun potongan biaya pendidikan bagi aparatur pemerintah, namun kualitas akademik tetap menjadi prioritas,” tambahnya.
Dr Junaidi juga menegaskan bahwa kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama dalam mendukung perumusan kebijakan dan peningkatan pelayanan publik, termasuk pada sektor pariwisata dan pembangunan daerah di Jawa Tengah.
Audiensi tersebut diharapkan menjadi pijakan awal bagi kerja sama berkelanjutan antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah, sehingga kebijakan publik yang dihasilkan berbasis riset ilmiah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. (*)
