SEMARANGUPDATE.COM – Ady Setiawan, yang dikenal sebagai Mas Wawan sukses meluncurkan BUMD Transformasi Centre (BTC) bersama Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya di Hotel Raffles Jakarta pada Senin malam, 28 April 2025.
Sebagai putra asli Semarang dan pakar berpengalaman dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang air, Mas Wawan telah mengabdikan diri di berbagai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di wilayah seperti Grobogan, Jember, Pangkalpinang, dan Indramayu.
Peluncuran BTC ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang disampaikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni, yang menyoroti bahwa pengelolaan BUMD di berbagai daerah belum mencapai hasil optimal.
Bersama Pusat Studi Industri dan Kebijakan Publik CSID-PP ITS Surabaya dan Aliansi PTN/PTS dalam Asosiasi Dosen Integrator Desa (ADDES), Mas Wawan menawarkan berbagai solusi untuk mendukung pemberdayaan dan transformasi BUMD di Indonesia.
Mas Wawan menjelaskan bahwa konsep BTC dirancang untuk memenuhi kebutuhan BUMD dalam meningkatkan kinerja, daya saing, dan kontribusi terhadap pembangunan daerah melalui inovasi teknologi, rekayasa sistem, dan manajemen unggul yang menjadi keunggulan ITS.
Ady Setiawan, sebagai inisiator, menyatakan bahwa BTC adalah solusi atas tantangan tata kelola BUMD, seperti yang diungkapkan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri dalam rapat kerja dengan Komisi II DPRD RI di Senayan, Jakarta Pusat, pada 24 April 2025.
Dari peluncuran ini, terungkap berbagai kendala yang menghambat kinerja BUMD saat ini, seperti kondisi keuangan yang belum sehat, kurangnya pengawasan internal dan manajemen risiko, hingga profesionalisme sumber daya manusia yang belum merata.
Mas Wawan menyatakan bahwa inovasi BTC akan difokuskan pada sektor agribisnis, air bersih, dan pariwisata.
Sebagai putra daerah Semarang, inisiatif ini mendapat dukungan dari Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, sebagai bentuk partisipasi warga negara Indonesia dalam membangun sistem perekonomian daerah berbasis pengelolaan BUMD yang profesional.
Menurut data Kemendagri, ada 1.057 BUMD tersebar di berbagai daerah dengan total aset mencapai Rp1.170,1 triliun, ekuitas Rp236,5 triliun, dan laba kolektif Rp29,5 triliun dengan dividen sebesar Rp13,01 triliun.
Jumlah pegawai BUMD meliputi 1.911 direksi, 1.993 dewan pengawas atau komisaris, dan total pekerja mencapai 154.609 orang.
Dirjen Bina Keuangan Kemendagri, Agus Fatoni, mengidentifikasi beberapa masalah yang menghambat BUMD, termasuk kondisi keuangan yang belum sehat, kurangnya pengawasan efektif, dan manajemen yang belum optimal.
BTC diharapkan dapat meningkatkan daya saing BUMD, mendukung pembangunan daerah, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
