SEMARANGUPDATE.COM – Tiga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Semarang bersiap menjadi sorotan nasional.
SPPG Aspol Polda Jateng Rejosari, SPPG Kedung Mundu 2, dan SPPG Pedalangan ditunjuk sebagai lokasi percontohan dalam rangkaian “Dialog Nasional Praktik Baik Makan Bergizi Gratis (MBG)” pada 28–30 April 2026.
Ketiga SPPG ini akan menjadi tujuan kunjungan lapangan bagi peserta dari puluhan kota dan kabupaten di Indonesia. Para delegasi dijadwalkan melihat langsung bagaimana sistem pengelolaan, distribusi, hingga penyajian makanan bergizi dijalankan sesuai standar.
Di SPPG Aspol Polda Jateng Rejosari, sistem pelayanan makanan telah tertata dengan alur yang jelas, mulai dari pengolahan hingga distribusi. Fasilitas dapur yang higienis serta manajemen operasional yang disiplin menjadi salah satu keunggulan yang ditampilkan kepada peserta.
Sementara itu, SPPG Kedung Mundu 2 menonjolkan efisiensi dalam proses penyediaan makanan. Dengan dukungan fasilitas yang memadai, SPPG ini mampu memastikan kualitas makanan tetap terjaga sekaligus memenuhi kebutuhan penerima manfaat secara tepat waktu.
Adapun SPPG Pedalangan dikenal dengan penerapan standar kebersihan yang ketat. Seluruh proses produksi makanan di lokasi ini telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sehingga menjamin keamanan pangan bagi masyarakat.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng, menyebut ketiga SPPG tersebut dipilih karena telah memenuhi standar operasional yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
“Fasilitas di Rejosari, Kedung Mundu, dan Pedalangan sangat representatif untuk dijadikan contoh pembelajaran bagi peserta nasional,” ujarnya, dalam keterangan tertulis, Kamis (9/4/2026).
Melalui kunjungan ini, para peserta dialog nasional diharapkan dapat memahami secara langsung praktik terbaik dalam penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis. Mulai dari tata kelola dapur, standar kebersihan, hingga sistem distribusi makanan yang efektif.
Pemerintah Kota Semarang pun berharap, praktik baik yang diterapkan di tiga SPPG tersebut dapat direplikasi oleh daerah lain. Dengan standarisasi yang seragam, kualitas layanan program gizi di berbagai wilayah Indonesia diharapkan semakin meningkat. (*)
