SEMARANGUPDATE.COM – Pemerintah Kabupatan (Pemkab) Purbalingga bersiap untuk mewaspadai potensi inflasi menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Mitigasi dini difokuskan terhadap potensi lonjakan permintaan, khususnya komoditas bahan pokok yang kerap menjadi pemicu tekanan inflasi jika tidak diantisipasi dengan baik.
Pesan tersebut ditekankan Wakil Bupati Purbalingga, Dimas Prasetyahani, pada acara High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Purbalingga, di Operation Room Graha Adiguna Komplek Pendopo Dipokusumo, elasa (16/12/25).
“Karena sebentar lagi kita ada libur panjang, permintaan akan bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari akan sangat tinggi dan bisa memicu kelangkaan. Tentunya supply dan demand yang tidak seimbang bisa menimbulkan inflasi musiman seperti pada momen ramadan kemarin. Saya berharap TPID sudah memitigasi langkah-langkah konkret terkait hal ini,” jelasnya.
Ditambahkan, pengendalian inflasi di daerah tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan penguatan kolaborasi lintas sektor dari hulu hingga hilir.
Ia mengapresiasi berbagai intervensi yang telah dilakukan, termasuk pengawalan program pemerintah daerah dalam penyaluran sarana produksi pertanian hingga distribusi hasilnya.
“Pemkab mengapresiasi berbagai pihak, termasuk kejaksaan dan kepolisian, yang telah mengawal program-program pemerintah daerah, mulai dari penyaluran pupuk, alsintan, hingga bibit dari hulu ke hilir,” ujar Wabup Dimas, sapaan akrabnya.
Menurut Dimas, infrastruktur, terutama koneksi internet, serta literasi masyarakat terhadap sistem keuangan nirtunai, merupakan elemen penting dalam percepatan digitalisasi masyarakat.
“Kita harus mengupayakan infrastrukturnya dengan baik, terutama koneksi internet dan fasilitas pendukung digitalisasi. Selain itu, implementasi e-retribusi di tiga pasar secara cashless serta penggunaan QRIS untuk retribusi parkir juga menjadi fokus kami,” ujarnya.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Purwokerto, Christoveny, menyampaikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga pada triwulan tiga 2025 sebesar 4,26 persen.
“Pada 2025 ini, inflasi nasional kita masih terkendali di 2,5 plus minus 1 persen. Demikian juga untuk Kabupaten Purbalingga masih berada pada rentang target inflasi nasional. Itu tentu berkat sinergi dan kolaborasi semua OPD dan instansi yang mendukung pengendalian inflasi,” katanya.
Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Purbalingga, Gunanto Eko Saputro, menyampaikan, sepanjang 2025, upaya pengendalian inflasi di Purbalingga dilakukan melalui berbagai program. Di sektor hulu, pemerintah melaksanakan pembangunan jaringan irigasi di 13 lokasi dan jalan usaha tani di 29 lokasi, pengawasan distribusi pupuk dan pestisida, pengendalian organisme pengganggu tanaman, pemanfaatan pesawat nirawak (drone) untuk budidaya padi, serta pemberian bantuan benih cabai dan alsintan bagi kelompok tani dan pelatihan budidaya ikan dengan bantuan benih dan pakan.
“Sementara di sektor hilir, koordinasi dan monitoring dilakukan terkait distribusi LPG 3kg, sidak minyak goreng, serta pengawasan kesesuaian timbangan dan harga pangan di pasar, terutama saat terjadi gejolak harga,” bebernya.
Selain pengendalian inflasi, imbuh Ginanto, Pemkab Purbalingga juga fokus pada percepatan digitalisasi daerah, untuk meningkatkan efisiensi layanan publik. Rencana perluasan digitalisasi daerah pada 2026 mencakup penambahan pilot project KKI pada tiga OPD, penerapan SP2D daring dan pengajuan SPM daring dengan tanda tangan elektronik.
Selain itu, pilot project nirtunai PBB-P2 di Kecamatan Purbalingga, pengembangan pusat pembayaran (billing center) dan digitalisasi setoran BLUD/Puskesmas, pengembangan e-retribusi tambahan di tiga pasar, dan pengelolaan retribusi parkir dan objek wisata secara digital.
