SEMARANGUPDATE.COM – Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro melalui Kelompok Bidang Keahlian (KBK) Birokrasi dan Pemerintahan bekerja sama dengan Transparency International Indonesia (TI Indonesia) menggelar diskusi publik bertajuk Demokrasi, Kebijakan, dan Masa Depan Ruang Sipil.
Acara ini berlangsung pada Rabu, 26 November 2025, di Gedung D FISIP Undip, dan menghadirkan akademisi, mahasiswa, masyarakat, serta jurnalis untuk membahas dinamika demokrasi di tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto.
Dekan FISIP Undip, Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin, membuka acara dengan menekankan pentingnya kampus sebagai ruang dialog akademik. “Diskusi seperti ini penting agar masyarakat, terutama mahasiswa, dapat membaca kondisi politik secara lebih jernih,” ujarnya.
Paparan pertama disampaikan oleh Sekretaris Jenderal TI Indonesia, Danang Widoyoko, Ph.D. Ia menyoroti perlunya pendekatan baru dalam pemberantasan korupsi.
“Tapi pada saat bersamaan mengelola pemerintahan dengan menjalankan praktik partikularism terhadap proyek-proyek publik ke orang-orang sekitarnya,” katanya.
Menurutnya, praktik partikularism ditandai dengan distribusi barang publik berdasarkan koneksi, status sosial, serta korupsi yang diterima secara sistemik.
Danang menilai sejumlah kebijakan pemerintah rentan terhadap praktik tersebut. Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, melibatkan banyak kader partai sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Ia juga menyinggung alokasi anggaran pertahanan dengan tender tertutup yang membuka peluang pemburuan rente, serta pembentukan 80.000 Koperasi Merah Putih yang dianggap tumpang tindih dengan koperasi yang sudah ada.
“Pemerintah hari ini fokus pada penindakan korupsi melalui aparat hukum, tetapi tidak mendorong terjadinya norma baru dalam pemberantasan korupsi,” tegasnya.
Pembicara kedua, Dr. Kushandajani, M.S., dosen FISIP Undip, menyoroti kondisi ruang sipil yang masih menghadapi ancaman berupa serangan digital, kriminalisasi, dan tekanan politik.
Ia menekankan bahwa demokrasi adalah proses panjang yang membutuhkan komitmen menjaga kebebasan berpendapat dan partisipasi warga.
“Pendidikan dan media menjadi penopang utama ruang sipil yang sehat dan kritis,” ujarnya.
Sementara itu, Zakki Amali, Manajer Riset Trendasia.org, mengulas dinamika ekonomi-politik.
Ia menilai kebijakan ekonomi Indonesia cenderung kembali pada pola ekonomi komando dengan sentralisasi di pemerintah pusat.
Menurutnya, kebijakan tersebut lebih berfungsi sebagai legitimasi kekuasaan ketimbang menyelesaikan akar persoalan.
Zakki menilai tahun pertama pemerintahan Prabowo menunjukkan ambisi jangka pendek melalui program Makan Bergizi Gratis dan penguatan militerisme.
“Arah kebijakan tersebut menyerupai formasi lama ABG (ABRI, Birokrat, Golkar), kini melalui TNI, Badan Gizi Nasional, dan Gerindra,” jelasnya.
Diskusi semakin hangat ketika peserta menyinggung isu transparansi proyek kereta cepat Whoosh, potensi pembatasan ruang sipil oleh KUHAP, hingga penggunaan UU ITE yang sering menjerat pengkritik pemerintah.
Acara ditutup dengan penegasan bahwa demokrasi Indonesia hanya dapat berkembang jika ruang sipil diperkuat dan masyarakat tetap kritis terhadap kebijakan negara.
Diskusi ini menjadi refleksi penting bagi peserta untuk memahami tantangan demokrasi kontemporer sekaligus menegaskan peran masyarakat sipil dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.
