SEMARANGUPDATE.COM – Sebanyak 10 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Pekalongan menyalurkan bantuan paket makanan bagi warga terdampak banjir, baik mereka yang mengungsi maupun tetap bertahan di rumah masing-masing. Bantuan bersifat donasi tersebut dikoordinasikan melalui Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P2KB) Kota Pekalongan.
Kepala Dinsos-P2KB Kota Pekalongan, Yos Rosyidi, saat ditemui di Posko Dapur Umum Dinsos-P2KB Kota Pekalongan, Selasa (20/1/2026), menjelaskan, donasi paket makanan tersebut diharapkan dapat memenuhi kebutuhan makanan warga terdampak banjir.
“Setiap SPPG menyumbang sekitar 300 hingga 500 bungkus paket makanan. Distribusinya diatur oleh koordinator SPPG, dengan sasaran sebagian untuk pengungsi dan sebagian lagi untuk warga terdampak di luar pengungsian,” terangnya.
Yos mengungkapkan, berdasarkan data sementara, jumlah warga terdampak banjir di Kota Pekalongan mencapai sekitar 13.000 orang, dengan jumlah pengungsi sekitar 2.500 orang. Kebutuhan makan mereka sebanyak tiga kali sehari dipenuhi oleh Pemkot Pekalongan, elemen masyarakat lainnya, serta SPPG.
“Dalam satu hari, SPPG hanya meng-cover makan siang. Untuk warga di luar pengungsian juga di-cover oleh SPPG, tetapi satu kali saja, yaitu makan siang,” jelasnya.
Terkait mekanisme distribusi, ia menuturkan, sebagian bantuan dari SPPG didrop ke Posko Dapur Umum Dinsos-P2KB untuk selanjutnya disalurkan ke pengungsian. Bagi warga terdampak banjir yang tidak mengungsi, SPPG langsung menyalurkan bantuan makanan kepada kelurahan terdapak banjir, sesuai wilayah binaan mereka.
“SPPG yang lebih tahu wilayahnya. Jadi, distribusi di luar pengungsian langsung mereka atur,” imbuhnya.
Yos menegaskan bantuan dari SPPG tersebut murni bersumber dari donasi dan kepedulian masing-masing SPPG, bukan berasal dari anggaran negara. Ia juga memastikan bahwa keterlibatan SPPG dalam penanganan bencana ini tidak mengganggu program makan bergizi gratis (MBG) di sekolah.
“Itu di luar anggaran negara. Murni donasi, semacam CSR atau anggaran mitra dari masing-masing SPPG,” tegasnya.
Terpisah, Koordinator SPPG Kota Pekalongan, M Noor Faishar Zakiy, menegaskan, bantuan yang diberikan bersifat sukarela.
“Donasi paket makanan ini murni dari masing-masing SPPG, menggunakan biaya mitra. Tidak menggunakan dana bantuan pemerintah. Per SPPG kami menyalurkan sekitar 300 hingga 500 porsi untuk makan siang,” jelasnya.
Sementara itu, Koordinator Dapur Umum Dinsos-P2KB Kota Pekalongan, Elly Sumaryanti, mengaku sangat terbantu dengan adanya partisipasi SPPG dan donasi dari berbagai pihak.
“Alhamdulillah, bantuan dari SPPG ini sangat membantu kami. Tenaga kami juga terbatas, jadi dukungan ini benar-benar meringankan,” ujarnya.
Elly mengungkapkan, sejauh ini pihaknya telah menerima bantuan dari sekitar 10 SPPG dengan total paket makanan yang diterima mencapai kurang lebih 2.740 bungkus. Jumlah tersebut bervariasi, mulai dari 300 hingga 500 bungkus per SPPG. Tetapi, ada SPPG yang menyalurkan bantuan kurang dari 100 bungkus makanan karena sebagian bantuannya disalurkan langsung ke sekolah-sekolah.
“Begitu bantuan kami terima, langsung kami cocokkan dengan daftar penerima, lalu segera kami distribusikan ke titik-titik pengungsian,” jelasnya.
Sekolah Libur
Banjir juga melanda sejumlah sekolah di Kota Pekalongan, sehingga sistem pembelajarannya terpaksa diubah dari luring menjadi daring. Para pelajar di sekolah-sekolah tersebut terpaksa diliburkan, tetapi tetap memperoleh tugas pembelajaran yang dapat dikerjakan di rumah atau di lokasi pengungsian.
Kepala Dinas Pendidikan, Mabruri, saat ditemui di SDN Tirto 03, Senin (19/1/2026) merinci jumlah sekolah yang mengubah sementara sistem pembelajarannya, yakni 45 dari 90 PAUD formal, 60 dari 173 lembaga PAUD nonformal, 7 dari 14 lembaga pendidikan nonformal (PNF) atau kesetaraan. 38 dari 103 sekolah dasar.
“Selain itu, terdapat satu SD yang sebenarnya tidak terdampak banjir, namun digunakan sebagai lokasi pengungsian, yaitu SDN Tirto 03, yang saat ini menampung sekitar 350 pengungsi,” jelasnya.
Ditambahkan, pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), dari 30 lembaga, terdapat 10 SMP terdampak, atau sekitar 33 persen.
“Kami juga mengizinkan sebagian sekolah untuk memulangkan siswa lebih awal karena kondisi peserta didik yang beragam. Pembelajaran daring dapat dilaksanakan, dan apabila situasi tidak memungkinkan, sekolah kami izinkan untuk meliburkan kegiatan belajar mengajar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mabruri menambahkan Dinas Pendidikan akan terus memantau perkembangan kondisi sekolah terdampak dan menyesuaikan kebijakan demi menjaga keselamatan serta keberlangsungan proses belajar peserta didik. (***)
